Selasa 17 Jan 2023 14:50 WIB

Ini Empat Bakal Capres Rekomendasi Partai Buruh

Rekomendasi akan menjadi keputusan lewat Konvensi Capres dan Cawapres Partai Buruh.

Rep: Ronggo Astungkoro, Antara/ Red: Andri Saubani
Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023) menolak Perppu Cipta Kerja. Untuk Pilpres 2024, Partai Buruh merekomendasikan empat bakal calon presiden (capres) salah satunya, Ganjar Pranowo. (ilustrasi)
Foto: Republika/Thoudy Badai
Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023) menolak Perppu Cipta Kerja. Untuk Pilpres 2024, Partai Buruh merekomendasikan empat bakal calon presiden (capres) salah satunya, Ganjar Pranowo. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh menghasilkan rekomendasi empat nama calon presiden (capres) yang akan diputuskan pemberian dukungannya lewat Konvensi Capres dan Cawapres Partai Buruh. Keempat nama itu, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab.

"Ganjar Pranowo 15 provinsi mengusulkan. Kemudian Anies Baswedan enam provinsi mengusulkan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga

Said menjelaskan, nama gubernur Jawa Tengah dan mantan gubernur DKI Jakarta itu menjadi dua nama capres yang memang sudah beredar di publik. Sementara dua capres lain yang direkomendasikan oleh peserta Rakernas Partai Buruh menjadi capres alternatif, yang membutuhkan upaya uji materi ketentuan presidential threshold terlebih dahulu untuk menjadikannya nol persen.

"Dua capres alternatif dengan syarat tadi, yaitu Said Iqbal 14 provinsi mengusulkan. Kemudian yang kedua, ini luar biasa Partai Buruh sangat menghormati perempuan, yaitu Najwa Shihab didukung tiga provinsi," kata Said.

Said menjelaskan, ketiga nama lain selain dirinya belum pasti akan mengikuti Konvesi Capres dan Cawapres Partai Buruh. Pihaknya akan bertanya terlebih dahulu soal kesediaan mereka menghadiri konvensi yang akan pihaknya gelar tersebut. Jika bersedia, nanti keputusan pemberian dukungan akan dilakukan pada saat konvensi tersebut.

"Kita akan datang nanti ke Mbak Najwa, kita akan datang ke Pak Ganjar, kita akan datang ke Pak Anies. Ini lho rekomendasi Partai Buruh, apakah bapak-bapak ibu-ibu bersedia untuk mengikuti konvensi Partai Buruh," kata dia.

Menurut Said, keempat nama yang direkomendasikan oleh kader-kader Partai Buruh tersebut akan diutamakan dalam Konvensi Capres dan Cawapres Partai Buruh. Sementara individu-individu lain yang akan dicalonkan di luar keempat nama tersebut masih terbuka untuk dapat diajukan mengikuti konvensi. Hanya saja, akan ada syarat ketat bagi nama di luar keempat nama tersebut.

Said menjelaskan, keempat nama capres itu merupakan hasil penyaringan pandangan umum dari 38 provinsi dan 442 kabupaten/kota yang hadir dalam Rakernas Partai Buruh. Dia memastikan, apabila nanti sudah dipastikan dukungan akan diberikan kepada sosok tertentu, Partai Buruh akan mendukungnya sekuat tenaga.

"Kalau mereka tidak (mau ikut konvensi), kita tidak mau. Jangan main-main. Partai Buruh kalau sudah kerja, kawan-kawan tahu. Kami kerja tanpa mahar-mahar dan upeti. Tolong dicatat itu. Tidak ada mahar dan upeti. Sekali diputuskan, bekerja all out. Itu Partai Buruh," kata dia.

Berbicara terpisah, politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menekankan siapapun calon presiden yang akan diusung partainya pada Pilpres 2024, merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan apabila dirinya tidak diusung oleh partai yang didirikan dan dibesarkan putri Presiden Soekarno, Megawati, di sela kegiatannya menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa.

"Itu urusan PDI Perjuangan. Dah nanti urusannya dengan Ibu Mega," kata Ganjar.

Ditanya terkait anggapan para pakar politik bahwa PDI Perjuangan justru akan bersikap realistis pada Pilpres 2024 dengan mengusungnya, Ganjar menyampaikan bahwa siapa pun boleh menyampaikan pendapat.

"Ya siapa saja boleh menilai," ujarnya.

 

photo
Elektabilitasn Bakal Capres per Desember 2022 - (Infografis Republika)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement