Pakar hukum tata negara ini pun berharap MK menetapkan PBB sebagai pihak terkait. Dengan begitu, PBB akan menghadirkan saksi ahli dalam sidang MK untuk mendukung gugatan pemohon agar pileg kembali ke sistem proporsional tertutup.
Caleg Artis dan Pelawak
Yusril mengatakan, terdapat sejumlah alasan mengapa PBB mendukung sistem proporsional tertutup. Pertama, sistem proporsional terbuka membuat rakyat bingung karena bisa mencoblos caleg dan/atau partai. Kebingungan itu pada akhirnya membuat banyak surat suara tidak sah.
Dia pun membantah anggapan bahwa sistem proporsional tertutup seperti 'membeli kucing dalam karung' lantaran pemilih hanya mencoblos partai. Menurutnya, dalam sistem proporsional tertutup memang rakyat hanya mencoblos partai, tapi di kertas suara tetap terpampang nama caleg. "Jadi rakyat bisa baca siapa calonnya," katanya.
Kedua, sistem proporsional terbuka membuat partai politik tidak peduli soal kaderisasi. Demi mendulang suara, partai politik lebih memilih mengusung orang-orang yang punya popularitas atau punya uang banyak, dari pada kadernya sendiri. Alhasil, partai jadi seperti perusahaan.
"Selama ini ... partai berdiri tidak jelas sejarahnya, tidak jelas peranannya, tiba-tiba dapat suara besar sekali ya karena rekrut siapa saja, kader bukan apa bukan, yang penting orang terkenal, artis, pelawak, dan mereka yang punya uang besar untuk membiayai kegiatan pemilu," ujar Yusril.
Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut dia, PBB ingin partai politik kembali menjadi wadah kaderisasi. Dengan begitu, seorang kader dididik terlebih dahulu sebelum diusung menjadi caleg.
Ketiga, penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2009, 2014, dan 2019 terbukti gagal menghasilkan anggota dewan yang mumpuni. Menurut Yusril, anggota dewan hasil tiga pemilu tersebut kinerjanya buruk dalam mengajukan rancangan undang-undang maupun mengawasi pemerintah.
"Jadi percuma kita capek-capek pemilu menghasilkan anggota DPR dengan kualitas seperti itu, yang disebabkan oleh sistem proporsional terbuka," kata mantan menteri sekretaris negara itu.
"Karena itu, kami ingin ini (sistem proporsional tertutup) dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi," imbuhnya. Untuk diketahui, sistem proporsional tertutup diterapkan sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999.
MK akan menggelar sidang lanjutan atas gugatan uji materi sistem pileg ini pada Selasa (17/1/2023) depan. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan perkara itu, MK akan meminta keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
