REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, rencana jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta merupakan rencana baik. Hal itu, bisa memaksa masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.
“Bagus, supaya masyarakat biar mau beralih. Sebelumnya emang ada cara seperti ganjil-genap, tapi itu tidak maksimal,” kata Djoko ketika dikonfirmasi, Selasa (10/1/2023).
Dia mengatakan, dengan adanya jalan berbayar, ada beberapa keuntungan lain seperti berkurangnya macet. Termasuk, tambahan dana dan peralihan dana untuk petugas lapangan ke subsidi angkutan umum.
“Anggaran bisa dialihkan buat subsidi angkutan umum dan tidak perlu bayar petugas lapangan, tinggal di lapangan saja,” kata dia.
Menyoal pembayaran yang dikecualikan untuk angkutan umum plat kuning dan kendaraan listrik, dia menyangkalnya. Pasalnya aturan demikian, hanya untuk pemantik masyarakat beralih ke kendaraan umum dan transportasi publik.
“Nanti ke depannya juga bisa berbayar seperti di Singapura,” tutur dia.
Namun demikian, dirinya meminta pengawasan dari pemerintah. Terlebih, saat kemacetan di wilayah yang akan ditentukan ERP nantinya, berpindah ke jalanan sekitar yang tidak termasuk. “Iya pasti ada. Makanya perlu bertahap,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
