REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, TNI-Polri akan menindak tegas pihak-pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Papua. Ia memastikan upaya penegakan hukum sesuai kaidah hak asasi manusia (HAM).
"TNI-Polri akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak, yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua," kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/1/2023).
Sigit menyampaikan hal itu dalam Pengarahan Bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kepada Prajurit TNI dan Polri di Wilayah Papua. Menurut dia, ada beberapa kelompok yang biasa dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat, dengan melakukan penyerangan sehingga mengakibatkan proses pembangunan di Papua terhambat.
"Tentunya kami harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur sehingga diharapkan, semuanya bisa berjalan proporsional," katanya.
Mantan kabareskrim Polri itu memastikan dalam penegakan hukum yang dilakukan jajarannya ataupun TNI, selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Koordinasi itu, menurut dia, dilakukan baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah Papua dengan tujuan memastikan langkah penegakan hukum yang diambil aparat di lapangan telah proporsional, dan menghindari korban dari masyarakat yang kemungkinan bukan anggota kelompok bersenjata tersebut.
"Tentunya kami berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kami lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat," kata Sigit.
Ia memastikan, jajaran TNI-Polri bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan di Papua. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, kunjungan kerja bersama kapolri untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, yang nantinya aspirasi tersebut dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depan.
"Bahwa saya akan belanja masalah, ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah, apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan ke depan maupun perencanaan ke depan," kata Yudo.
Menurut dia, penyerapan aspirasi ini membantu pihaknya dalam mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah di Bumi Cenderawasih.
"Dengan demikian, kami dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua sesuai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Untuk itu, Yudo kembali menegaskan bahwa TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional mengawal seluruh kebijakan pemerintah membangun Papua. Terlebih dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) maka TNI siap membantu Polri mempercepat pembangunan daerah.
"Tentunya ini perlu dukungan TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerja dan infrastruktur yang lain," kata Yudo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
