REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif dan kompetitif. Langkah ini termasuk merampingkan regulasi, menyederhanakan prosedur perizinan usaha, serta melonggarkan aturan yang menghambat pertumbuhan bisnis, seperti dijelaskan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, dalam konferensi pers pada Selasa.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Tim Percepatan Program Prioritas yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tim ini akan melibatkan Kementerian Investasi dan Downstreaming.
Tujuan pembentukan tim tersebut adalah untuk memastikan realisasi anggaran yang lebih baik untuk program unggulan presiden. Fokusnya adalah pada program yang progresnya tertinggal, terutama yang memiliki penyerapan anggaran rendah, serta menilai efektivitasnya dalam mendukung pembangunan nasional.
Menurut Kacaribu, penyelesaian hambatan regulasi menjadi kunci agar bisnis dapat beroperasi dengan kepastian lebih besar. Beberapa langkah yang diambil pemerintah termasuk mempromosikan pendekatan "diam adalah setuju" dalam penerbitan izin usaha.
Kacaribu menjelaskan bahwa pendekatan ini mengharuskan pejabat untuk merespons permohonan izin dalam jangka waktu tertentu, memberikan kejelasan kepada bisnis mengenai status permohonan mereka.
Selain itu, pemerintah telah menetapkan pedoman yang lebih jelas untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk dan melonggarkan regulasi pada impor bahan baku industri.
Dampak dari upaya deregulasi ini sudah terlihat di sektor pertanian. Awal tahun ini, pemerintah menghapus 145 regulasi tentang distribusi pupuk, memungkinkan petani mendapatkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap pupuk.
Mulai 1 Januari 2025, masyarakat akan dapat membeli pupuk langsung dan menggunakannya segera. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi gandum nasional dan mendongkrak sektor pertanian, sejalan dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto, tegas Kacaribu.
Kementerian, bersama dengan otoritas pajak dan bea cukai, akan terus berinteraksi dengan bisnis untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan mengidentifikasi regulasi tambahan yang menghambat pembangunan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika