REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, bahwa perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai Nasdem sebagai pendukung pemerintahan, konsisten dan berkomitmen mengawal Jokowi hingga masa jabatnya berakhir pada 2024.
"Nasdem adalah pengusung koalisi kabinet mementingkan koalisi Pilpres tahun 2014, 2019. Bersama koalisi melaksanakan pemerintahan mendukung presiden terpilih sampai selesai dan sukses," jawab Johnny saat ditanya komitmen Partai Nasdem jika reshuffle benar terjadi, Ahad (8/1/2023).
Kadernya yang ditunjuk sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dipandang Partai Nasdem sebagai amanah dari Jokowi. Dalam menerima jabatan tersebut, tentu juga ada momen untuk mengakhiri posisi tersebut.
"Tentu selalu siap juga pada saat mengakhiri jabatan sesuai dengan amanah yang sudah dilaksanakan, tapi yang harus selalu diingat ini bukan soal satu-dua partai, ini soal kinerja kabinet yang dinilai oleh Presiden," ujar Johnny.
Indonesia, jelas Johnny, akan menghadapi berbagai tantangan pada 2023. Seluruh elemen, termasuk Kabinet Indonesia Maju dan partai politik, harus dapat mendukung sisa dua tahun pemerintahan Jokowi.
"Bapak Presiden selalu sampaikan dan minta juga didukung oleh segenap komponen masyarakat termasuk parpol untuk menjaga stabilitas politik, untuk menjaga soliditas nasional, untuk terus membangun kegotongroyongan nasional. Agar masalah dari perubahan geopolitik terhadap Indonesia bisa berjalan dengan baik," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika itu.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi IV DPR Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyukseskan dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun terdapat sejumlah menteri yang perlu dievaluasi kinerjanya.
Ia sendiri mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Namun, ia melihat bahwa hal tersebut pasti terjadi, meskipun tak dapat dipastikan kapan.
"Yes, (reshuffle) keniscayaan, kalau menurut saya, itu pasti. Tentang kapan? Ya itu jangan bertanya kepada saya. Ya biasanya Rabu Pon, oh ya, Rabu Pon ya, Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon, nah jadi kita tunggu saja," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Secara khusus, ia menyoroti kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang merupakan mitra koalisinya. Menurutnya, seharusnya keduanya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
"Itu lebih gentle (untuk mengundurkan diri). Ya sebab apa? Sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis pak Jokowi," ujar Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
