Gejolak yang terjadi di Kota Yerusalem membuat orang Emirat dan Bahrain tidak bersemangat. Beberapa di antaranya justru menghadapi reaksi balik dari warga Palestina yang melihat normalisasi sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dari Israel.
“Masih banyak keraguan yang datang dari dunia Arab. Mereka berharap (Israel) menjadi zona konflik, mereka berharap didiskriminasi," ujar Direktur Sharaka, sebuah kelompok yang mempromosikan pertukaran orang-ke-orang antara Israel dan dunia Arab, Dan Feferman.
Setelah memimpin dua perjalanan orang Bahrain dan Emirat ke Israel, Sharaka berjuang untuk menemukan lebih banyak warga Teluk Arab yang tertarik untuk berkunjung. Pada 2020, sekelompok influencer media sosial Emirat dan Bahrain mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun para influencer itu diludahi dan dilempari sepatu di Kota Tua Yerusalem.
Kemudian, sekelompok pejabat Emirat lainnya mengunjungi lokasi flashpoint didampingi oleh polisi Israel. Kedatangan mereka memicu kemarahan mufti agung Yerusalem, Sheikh Muhammad Ahmad Hussein. Sheikh Hussein mengeluarkan fatwa terhadap warga Emirat yang mengunjungi masjid di bawah pengawasan Israel.
Sebagian besar warga Emirat dan Bahrain yang telah mengunjungi Israel mengatakan, mereka melepaskan pakaian nasional dan jilbab mereka agar tidak menarik perhatian. Wakaf Islam, yang mengelola Masjid Al-Aqsa, menolak menjawab pertanyaan tentang jumlah pengunjung Emirat dan Bahrain, termasuk perlakuan mereka di kompleks tersebut.
Normalisasi hubungan antara UEA dan Israel berdampak pada kemarahan warga Palestina terhadap warga Emirat. Warga Emirat yang berkunjung dan belajar di Israel mengatakan, mereka sering menghadapi ancaman pembunuhan dan serangan di media sosial.
“Tidak semua orang bisa mengatasi tekanan ini. Saya tidak memberikan ancaman, tetapi ketakutan telah membuat orang Emirat enggan untuk pergi (ke luar rumah)," ujar seorang warga Emirat, Sumaiiah Almehiri, yang belajar untuk menjadi perawat di Universitas Haifa.
Ketakutan terkait rasisme anti-Arab di Israel juga dapat membuat orang Teluk Arab menjauh. Pada musim panas lalu, polisi Israel secara keliru menangkap dua turis Emirati di Tel Aviv saat memburu seorang penjahat yang melakukan penembakan di jalan. Sementara beberapa warga Emirat menyatakan di media sosial tentang pengawasan yang tidak diinginkan dari pejabat keamanan di Bandara Ben-Gurion Israel.
“Jika Anda membawa mereka ke sini dan tidak memperlakukan mereka dengan sensitif, mereka tidak akan pernah kembali dan memberitahu semua temannya untuk menjauh,” kata Hija.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang kembali terpilih untuk masa jabatan keenam, telah berjanji untuk memperkuat perjanjian dengan Bahrain, Maroko, UEA, dan Sudan. Hubungan formal dengan Sudan masih sulit setelah kudeta militer dan tidak adanya parlemen untuk meratifikasi kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS dengan Israel.
Netanyahu juga berharap dapat mencapai kesepakatan serupa dengan Arab Saudi. Namun, para ahli khawatir pemerintahan baru Netanyahu yang didominasi kelompok ultranasionalis dan konservatif secara religius dapat semakin menghalangi turis Teluk Arab dan membahayakan kesepakatan normalisasi.
Pemerintahan Netanyahu telah berjanji untuk memperluas pemukiman Tepi Barat dan mencaplok seluruh wilayah. “Kami punya alasan untuk khawatir tentang kemunduran hubungan,” kata seorang ahli Teluk Arab di Universitas Haifa di Israel, Moran Zaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
