REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti sindirian Presiden Jokowi menyoal proyek pengelolaan sampah ITF di Sunter, Jakarta Utara, yang nihil operasionalnya. Menurut Heru, proyek ITF sudah berjalan dan dianggarkan untuk 2023.
“Kalau ITF kan sudah jalan kemarin, memang diminta oleh pak Presiden. Ada dua. ITF Sunter sudah dianggarkan di 2023, dan RDF Bantargebang akan ditinjau juga,” kata Heru kepada awak media di Jakarta, Senin (26/12).
Proyek ITF Sunter yang telah dicanangkan sejak beberapa gubernur sebelumnya itu, hingga kini belum tuntas. Hanya ada peresmian pembangunan ITF yang dilakukan mantan Gubernur Anies Baswedan pada Desember 2018 silam.
Anies, awalnya, berencana untuk menyelesaikan ITF Sunter dan berencana menggunakannya pada 2020. Aral melintang, proyek itu masih belum selesai hingga kini karena pandemi.
Menanggapi hal tersebut, VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif menjelaskan, sebagai proyek strategis nasional (PSN) ITF, memang akan mengatasi masalah sampah yang ada. Proyek itu, ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. “Pembangunan ITF direncanakan berjalan tiga tahun dan target operasional di 2027,” kata Syacrial.
Dia menuturkan, pelaksana pembangunan ITF dilakukan oleh anak perusahaan PT Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari (JSL). Dalam prosesnya, mereka mengklaim telah melakukan kegiatan pra pembangunan sejak 2019 silam.
Sejauh ini, kata Syachrial, ITF Sunter sudah memasuki seleksi akhir pemilihan mitra. Di tahap ini, Jakpro, akan memilih satu mitra untuk merampungkan keberlanjutan dan pengelolaan sampah di DKI yang mencapai 7.000 hingga 8.000 ton.
“ITF Sunter diperkirakan bisa mengolah sampah sebanyak 720 ribu ton setiap tahunnya dan menghasilkan listrik sebesar 35 MW setiap hari atau 280 ribu MW per tahun,” katanya.
Melihat ke belakang, Presiden Jokowi menyinggung proyek ITF Sunter di Jakarta Utara yang tak kunjung selesai, bahkan sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Alih-alih beroperasi, tanda tangan proyek disebutnya juga belum dilakukan. “Padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai). Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai)," kata Jokowi, dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta.
Dia berujar, berdasarkan pengalamannya sejak menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pengelolaan sampah kerap terkendala oleh tipping fee atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak pengolah sampah. Ia menekankan agar anggaran BPDLH dapat diprioritaskan terhadap dua hal, yakni pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.
"Jangan sampai semua nanti anggaran ini diecer-ecer ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia," kata Jokowi.
Diketahui, pembangunan ITF Sunter sudah direncanakan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Namun, proyek ini gagal menemui kesepakatan dengan investor sehingga pembangunannya tertunda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
