REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah turun tangan jika terdapat kenaikan harga pangan lebih dari 5 persen dari harga acuan di wilayahnya. Intervensi itu dilakukan melalui subsidi ongkos angkut maupun subsidi harga.
"Kalau harganya naik lebih dari lima persen, wali kota akan turun tangan. Pendek kata, pemerintah akan melakukan segala upaya agar barangnya ada harganya, (tapi) terjangkaui," kata Zulkifli usai mengecek harga pangan di ritel Superindo Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Ia menjelaskan, subsidi bahan pangan itu masuk dalam komponen Biaya Tidak Terduga (BTT) yang diambil 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) setiap daerah. Biaya subsidi ongkos angkut dan harga yang dibutuhkan untuk logistik pangan tidak besar sehingga setiap pemda wajib melakukan intervensi.
"Anggarannya ada terus, itu bisa kapan saja, itu bisa untuk transportasi bahkan untuk subsidi harga," katanya.
Usai mengecek harga di ritel Superindo Bogor, Zulhas mengatakan secara umum harga pangan yang diterapkan sesuai acuan pemerintah. Harga gula sebesar Rp 13.500 per kg, telur Rp 22 ribu per kg, daging ayam 33 ribu per kg, minyak goreng Rp 14 ribu per kg, daging sapi Rp 130 ribu per kg, bawang Rp 30 ribu per kg, serta beras medium Rp 9.450 per kg.
"Di mana-mana (stok pangan) ada. Sampai di sini kita lihat harga stabil dan inflasi kita memang turun dari 5,7 persen (Oktober) menjadi 5,42 persen (November)," katanya.
Namun, pihaknya tak menampik masih ada sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan, terutama kedelai yang digunakan perajin tahu dan tempe. Menurut Zulhas, pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor kedelai dan diharapkan akan segera tiba untuk membantu stabilisasi harga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika