REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah dimana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya.
Menurut Herzaky, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi diri. Terlebih, mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden Pemilu 2024.
"Silakan saja Bawaslu menegur pihak-pihak yang dirasa melakukan kampanye di luar waktunya, yang melanggar aturan pemilu. Apalagi jika ada para pejabat negara yang katanya mau nyapres atau mau jadi cawapres. Muka menteri atau kepala daerahnya dimana-mana," kata Herzaky kepada wartawan, Ahad (18/12/2022).
Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya sangat mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu. Menurutnya, seharusnya mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di Pemilu 2024. Sehingga, ia berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakkan aturan pemilu.
Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya dimana-mana, ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD ada dipakai buat bantu kampanye terselubung.
"Kan sangat tidak etis dan tidak patut itu. Rakyat lagi susah, negara mengakunya lagi susah, tahu-tahu ada dana APBN atau APBD dipakai buat kampanye terselubung," sindirnya.
Termasuk, kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau ternyata ada penjabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres ke sana-kemari.
"Pastinya ini jauh lebih tidak pantas dan lebih tidak etis dari pada seorang tokoh nasional keliling Indonesia yang menemui rakyat tanpa pakai uang negara," terang Herzaky.
Karena itu, ia menilai pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja. Herzaky menegaskan, banyak bakal kandidat yang ingin menjadi kontestan di Pemilu 2024, namun juga melanggar etika yang disebutkan Bawaslu.
Maka ia berharap para bakal kandidat lain yang dianggap melanggar itu juga harus menjadi perhatian Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu menyatakan, kegiatan safari politik yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik.
Sebab, kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. Sebab Bawaslu menilai, publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu.
Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Karena itu, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta Pemilu 2024, termasuk Anies, untuk menahan diri untuk berkampanye atau kegiatan apa pun yang bertujuan menyosialisasikan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika