REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan demonstran dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berupaya menerobos masuk ke dalam kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022). Mereka ingin bertemu dengan komisioner KPU RI untuk menyampaikan tuntutan terkait ketidaklolosan Prima sebagai peserta Pemilu 2024.
Puluhan massa Prima itu sebenarnya sudah menggelar demonstrasi di depan kantor KPU RI sejak pukul 11.00 WIB. Tapi, mereka tak kunjung ditemui oleh komisioner KPU RI hingga pukul 13.30 WIB.
Mereka lantas berupaya menerobos masuk ke dalam kantor KPU lewat dua gerbang sekaligus. Tapi, aksi mereka itu terhalang pagar yang tinggi menjulang dan sejumlah pasukan pengamanan dalam (Pamdal) KPU yang berjaga di balik pagar besi tersebut.
Karena terhalang, mereka lantas berupaya mendobrak pagar itu dengan cara menggoyangkannya. Tapi, aski mereka tetap gagal. Kendati demikian, terdapat satu peserta aksi yang berhasil masuk ke dalam halaman KPU RI dengan memanjat pagar. Dia seketika ditangkap oleh pamdal.
Sementara massa Prima menggelar aksi demontrasi, di dalam kantor KPU RI sudah berkumpul perwakilan partai parlemen dan partai yang mengikuti verifikasi faktual. Mereka berkumpul untuk menyaksikan proses penetapan partai peserta Pemilu 2024. Semua komisioner KPU RI akan memimpin proses penetapan tersebut.
Juru Bicara DPP Prima Farhan Abdillah Dalimunthe mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi protes itu hingga komisioner KPU RI menemui mereka. "Sampai jam berapa pun akan kami tunggu," ujarnya kepada wartawan di sela-sela aksi protes. Pihaknya berencana menambah jumlah massa pada sore ini.
Ketua DPW Prima DKI Jakarta, Nuradim mengatakan, aksi hari ini merupakan aksi kedua yang digelar pihaknya di depan kantor KPU RI. Aksi protes kembali dilakukan lantaran belum ada tindakan KPU atas tuntutan mereka sebelumnya.
Prima, kata dia, meminta KPU segera diaudit dan membuka data parpol yang terdapat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada masyarakat luas. Dengan begitu, akan terlihat partai mana saja yang benar-benar layak lolos dan partai yang dijegal oleh KPU.
“Untuk sementara, sebelum proses audit dan membuka data Sipol ke publik, proses tahapan pemilu harus dihentikan,” kata Nuradim menegaskan tuntutannya.
Ia menilai, KPU RI bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Menurut dia, Prima sengaja dijegal oleh KPU dengan menyatakan Prima tidak memenuhi syarat (TMS) di Papua dalam proses verifikasi administrasi.
“KPU sengaja menjegal kami di Papua, Prima dianggap akan mengganggu kelompok oligarki 1 persen yang selama ini nyaman menguasai hajat hidup 99 persen rakyat Indonesia,” ujar Nuradim.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Idham Holik enggan memenuhi tuntutan Prima agar Sipol diaudit. Sipol merupakan platform yang disediakan KPU bagi partai politik calon peserta Pemilu 2024 untuk mengunggah berkas pendaftaran dan verifikasi.
Baca juga : KPU Umumkan Partai Peserta Pemilu 2024 Hari Ini
"Terkait permintaan tersebut (audit Sipol) kami pikir terlalu berlebihan. Sebab, kami sudah melakukan keterbukaan terhadap Sipol, yang mana bisa diakses oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," kata Idham kepada wartawan, Kamis (8/12/2022) sore usai demo pertama Prima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
