Minyak di Kepulauan Meranti Dihisap Pusat, Bupati: Apa Perlu Angkat Senjata?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, H Muhammad Adil geram dengan kebijakan yang dibuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena tidak bisa menahan amarah, ia sampai menuding jika pegawai Kemenkeu seperti ibilis dan setan.

Kata-kata kemarahan itu terucap ketika Adil menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis (8/12/2022) yang disiarkan di channel YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil lantaran kebijakan pembagian dana bagi hasil (DBH) pengeboran minyak. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk penyuplai minyak, namun penerimaan DBH malah menurun. Padahal, menurut Adil, sejak terjadi perang antara Rusia melawan Ukraina, harga minyak dunia melonjak sampai di atas 100 dolar AS per barel dari sebelumnya dengan proyeksi 70 dolar AS per barel.

"Tapi kok (pendapatan Kepulauan Meranti) turun? Dan untuk Bapak ketahui, tahun ini kami hanya terima Rp 115 miliar, naiknya cuma Rp 700 juta saja. Liftingnya naik, asumsinya 100 dolar (AS) per barel lah naiknya (DBH) cuma Rp 700 juta?" kata Adil geram kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman yang sedang duduk di panggung dikutip Republika di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Jika keadannya seperti itu, Adil meminta pemerintah pusat tidak perlu mengambil lagi minyak bumi yang ada di wilayahnya. "Gak papa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Kami kami daerah miskin, karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun gak papa. Kami daerah miskin, daerah esktrem," katanya.

Adil menerangkan, pendapatan dari penjualan minyak yang diambil di Kepulauan Meranti tidak jelas hitung-hitungannya. "Pemerataan-pemerataan ke mana? Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas Kenapa? Jokowi 2024 wajib nol persen (kemiskinan) bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan nelayannya, petaninya, buruhnya," kata Adil.

Dia menyampaikan, gara-gara pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti melonjak. Menurut Adil, banyak warga yang seharusnya bisa bekerja di Malaysia malah menjadi pengangguran akibat kebijakan lockdown. Jika memang pemerintah pusat tidak bisa mensejahterakan wilayahnya, lebih baik Kepulauan Meranti bergabung dengan pemerintah Malaysia.

"Bapak mau tahu? Akibat pandemi Covid-19, warga Meranti tak bisa pergi ke Malaysia, Rp 41 ribu penganggurannya kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah, kan saya ngomong, apa Bapak tidak paham omongan saya? Atau apa perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin," kata Adil.