REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur keras Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Teguran ini buntut tindakan Adil yang memarahi anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebijakan dana bagi hasil (DBH) pengeboran minyak, beberapa waktu lalu. "Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito, dikutip dari siaran persnya, Selasa (13/12/2022).
Teguran itu disampaikan Tito secara langsung kepada Adil di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/12/2022). Sebelum menghadap Tito, Adil terlebih dahulu menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni. Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat. “Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar.
Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur meski berbeda pandangan dengan pihak lain. Apalagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik. “Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” ujar Suhajar.
Sebelumnya, Adil memarahi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis (8/12/2022). Adil sampai menuding pegawai Kemenkeu seperti iblis dan setan. Kemarahannya memuncak karena wilayahnya diperlakukan tidak adil terkait kebijakan dana bagi hasil (DBH) minyak tidak adil.
Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk penyuplai minyak, namun penerimaan DBH malah menurun. Padahal, menurut Adil, sejak terjadi perang antara Rusia melawan Ukraina, harga minyak dunia melonjak sampai di atas 100 dolar AS per barel dari sebelumnya dengan proyeksi 70 dolar AS per barel.
Jika keadaannya terus seperti ini, Adil meminta pemerintah pusat tidak mengambil lagi minyak bumi yang ada di wilayahnya. "Nggak papa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Kami daerah miskin, karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun gak papa. Kami daerah miskin, daerah esktrem," katanya.
"Bapak mau tahu? Akibat pandemi Covid-19, warga Meranti tak bisa pergi ke Malaysia, Rp 41 ribu penganggurannya kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah, kan saya ngomong, apa Bapak tidak paham omongan saya? Atau apa perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin," kata Adil lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika