REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas optimistis aparatur sipil negara (ASN) bersedia dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika fasilitas di sana telah lengkap. Karena itu, yang terpenting saat ini menyiapkan kesiapan infrastruktur Ibu Kota Negara yang berada di daerah Kalimantan Timur tersebut.
"Saya optimis kalau misalnya nanti IKN menjadi tempat yang nyaman, sekolah bertaraf internasionalnya banyak, rumah sakit bertaraf internasional bagus, pasti orang akan pindah ke sana, tapi kan belum selesai (sekarang)," ujar Azwar di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Azwar mengatakan, sama hal dengan orang yang hendak memilih perumahan, jika fasilitas belum tersedia, maka belum banyak yang berminat ke IKN. Karena itu, pemerintah saat ini memfokuskan pada pembangunan infrastruktur IKN yang direncanakan terbagi lima tahap sesuai rencana induk IKN.
"IKN ini karena promosinya saja belum, tapi kalau sudah jalan semua, lingkungan bagus, saya kira akan berbondong-bondong ASN kerja ke sana karena kalau kerja di tempat yang misalnya polutif, macet, lingkungan tidak nyaman, pasti orang akan pindah ke yang nyaman," ujarnya.
Azwar menjelaskan, Kemenpan RB ditugaskan untuk membuat skenario pemindahan ASN mulai dari lembaga apa saja dan jumlah ASN yang akan dipindah. Kemudian, Kemenpan RB juga memprioritaskan lembaga mana saja dan prioritas jenis eselonnya.
"Kemarin sudah ada skenario kami laporkan ke Bapak Presiden, ada skenario 5000, 10 ribu, 60 ribu, dan 100 ribu, tergantung lokasi di sana," ujar Azwar.
Namun demikian, kata dia, hingga saat ini pemerintah belum memilih skenario yang akan digunakan dalam pemindahan ASN tersebut. Sebab, pemindahan ASN ini juga berkaitan dengan lokasi kementerian maupun lembaga di IKN.
"Presiden sedang menghitung karena ini kaitannya dengan tempat, karena kantornya juga sharing, ini kantornya dengan program digital, tentu mereka yang terkait dengan kebijakan langsung akan pindah ke sana, tapi yang terkait pelayanan publik akan pindah bertahap," ujarnya.
Mantan Bupati Banyuwangi tersebut juga mengatakan, hingga saat ini belum menyinggung terkait insentif bagi ASN yang akan dipindah. Termasuk mekanisme jika ada sanksi yang menolak dipindah.
"Belum sampai di situ, kita kan secara masih meng-exercise, mana yang, kalau dia nolak jangan-jangan dia bukan prioritas pertama, jadi kita masih exercise," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
