Jika menurut survei Populi Center, elektabilitas PDIP turun setelah menjatuhkan sanksi bagi Ganjar Pranowo, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai elekbilitas Ganjar justru akan berpotensi semakin tinggi akibat peristiwa sanksi itu.
"Ganjar dipersepsikan dizalimi hak politiknya," kata Adjie kepada Republika, Kamis.
Menurut Adjie, pernyataan Ganjar yang menyatakan siap menjadi capres dinilai sah-sah saja dalam ruang demokrasi. Terlepas nanti siapa yang dicapreskan PDIP, secara personal Ganjar punya hak politik.
"Apalagi dia adalah kader partai yang punya hak yang sama untuk dipilih," ujarnya.
Dirinya juga melihat, secara internal, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya PDIP untuk merapatkan barisan dan mensolidkan partai. Karena secara internal, terjadi pembelahan di kader partai atas perbedaan dukungan ke Ganjar dan Puan.
"Dengan sanksi terhadap Ganjar, FX Rudyatmo, dan Dewan Kolonel, harapannya kader PDIP tidak akan berpolemik soal capres sebelum keputusan ketua umum," ucapnya.
Sementara itu di sisi lain, PDIP ingin meredakan atensi dan tekanan publik terhadap isu capres dari PDIP. Jika seandainya Ganjar tidak dipilih oleh PDIP, Adjie memandang hal tersebut bisa menjadi bomerang buat PDIP sendiri.
"PDIP bisa ditinggal oleh pemilih dan sebagian konstituennya. Karena semua survei dari lembaga nasional kredibel, menunjukkan bahwa mayoritas konstituen PDIP mendukung Ganjar," tuturnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai sejak awal ketika Ganjar Pranowo memasarkan diri dan didukung oleh sejumlah relawan, suara kader PDIP sudah terbelah. Karena itu menurutnya sanksi yang dijatuhkan PDIP terhadap Ganjar adalah upaya untuk membuat PDIP kembali solid.
"Usaha-usaha sanksi ini kan sebenarnya untuk membuat suara kader kembali solid. Ini usaha untuk mendamaikan antara kubu Ganjar dan kubu Mbak Puan kalau menurut saya," kata Kunto.
Sementara, sanksi yang sama diberikan terhadap Dewan Kolonel yang mendukung menyukseskan pencapresan Puan. Oleh karena itu menurutnya sanksi tersebut merupakan jalan tengah yang dilakukan PDIP.
"(Pemberian sanksi) ini usaha jalan tengah untuk membangun itu tadi soliditas suara kader di PDIP, tapi kan kita tahu bahwa kompetisi di antara keduanya masih berlangsung dan ya kita berharap yang terbaik buat PDIP," tuturnya.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP telah menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut imbas dari pernyataannya yang mengaku siap menjadi capres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilai menimbulkan gaduh di publik.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi, sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Sesungguhnya pernyataan Ganjar tak melanggar aturan partai, karena Gubernur Jawa Tengah itu bukan mendeklarasikan diri sebagai capres. Namun, sanksi diberikan karenanya pernyataan tersebut menimbulkan multitafsir di publik.
"Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," ujar Komarudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
