REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny Lukito menegaskan sistem keamanan mutu dan obat bukan hanya menjadi tanggung jawab BPOM. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab industri farmasi.
"Sistem jaminan mutu dan khasiat obat dan makanan dalam hal ini terkait dengan obat dari segala pihak bukan hanya BPOM dan ada juga industri farmasi (terkait) CPOB (cara produksi obat yang baik)," tegas Penny dalam Konferensi Pers secara daring, Kamis (27/10/2022).
Penny menekankan CPOB menjadi syarat atau penentu bahwa obat tersebut layak diproduksi. Apabila ada efek yg sangat besar merugikan konsumen atau unsur kesengajaan dalam pengawasan maka sangat mungkin untuk dibawa ke ranah hukum.
“Industri yang punya kewajiban kontrol kualitas dari bahan masuk sampai produksinya. Kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Penny mengeklaim selama ini BPOM RI telah membangun sistem yang kuat dalam menetapkan standar dan melakukan pengawasan. Bahkan, pengawasan obat disebut lebih ketat ketimbang pengawasan terhadap produk pangan dan kosmetik.
BPOM, lanjut Penny, saat ini telah menemukan produsen yang produk obatnya mengandung pencemar sangat tinggi. Saat ini, sanksi administrasi, seperti penarikan izin juga disiapkan BPOM. Termasuk kemungkinan untuk menyeret produsen ke ranah pidana jika ditemukan unsur kesengajaaan.
Penny juga memastikan BPOM telah menjalankan tugasnya. Ke depan, BPOM akan memperketat pengawasan terhadap industri farmasi. Terutama terkait quality control dari bahan baku obat.
“Kewajiban industri mencermati kualitas kontrol akan kami perketat. Mungkin industri akan menjerit. Tapi akan kami lakukan karena kepercayaan tidak hanya dibuktikan tapi harus ada inspeksi-inspeksi,” tegas Penny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
