REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah menjatuhkan sanksi teguran terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap maju capres dinilai. Menurut Pakar Psikologi Politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Abdul Hakim, sanksi itu hanya bersifat normatif.
Abdul mengatakan bahwa DPP PDIP mengimbau kader untuk menunggu arahan ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Namun sejumlah elite PDIP sudah menyampaikan bahwa yang disampaikan Ganjar itu bukan deklarasi.
"Jadi menurut saya pemanggilan Ganjar yang berujung sanksi lisan itu sifatnya hanya normatif saja, untuk menjaga Marwah partai," kata Abdul ketika dihubungi, Selasa (25/10/2022).
Abdul memandang bahwa jika secara substantif Ganjar hanya disanksi lisan itu tidak menempatkan efek apapun kepadanya. Berbeda jika ia dijatuhkan dengan hukuman surat peringatan (SP). "Jika teguran berupa surat peringatan itu akan memberikan dampak yang signifikan. Saya kira DPP hanya sekedar menegur lisan berdasarkan pertimbangan yang matang," terangnya.
Selanjutnya, Abdul mengatakan bahwa jika Ganjar diberikan sanksi tertulis itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain keputusan untuk teguran lisan DPP kepada Ganjar ini untuk memberikan standar partai kepada publik.
"Keputusan DPP untuk teguran lisan memberitahukan standar ke publik bahwa Ganjar ini bener-bener dipertimbangkan secara serius sebagai calon capres dari PDIP. Saya memandangnya seperti itu sehingga sanksinya adalah masih ringan dan tidak merugikan pencalonan Ganjar nanti," terangnya.
Selain itu, menurutnya pemanggilan kemarin adalah salah satu bentuk keahlian ketum PDIP dalam memainkan psikologi massa dengan drama politik. Pasalnya masyarakat jika dihadapkan dengan kebijakan yang substantif itu tidak akan menarik.
"Publik Indonesia itu lebih tertarik dan emosional jika ada unsur drama di dalamnya. Dan sudah berkali-kali Bu Mega ini memainkan drama politik, seperti ketika mengusung Pak Jokowi dulu," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika