REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memberi sanksi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut imbas dari pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang dinilai menimbulkan gaduh di publik.
Di sebelah Ganjar, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, pentingnya disiplin partai. Pasalnya, partai berlambang kepala banteng itu dibangun dengan cita-cita besar.
"Partai pelopor ini partai yang berdisplin dalam teori disiplin dalam ideologi sebagai hal yang paling penting dan mutlak," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10).
"Disiplin dalam organisasi, disiplin di dalam menjalankan platform partai, dan disiplin dalam pergerakan ke bawah," sambungnya.
Segala keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sepenuhnya merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Itu merupakan hasil Kongres V di Bali pada 2019.
Kembali disampaikannya, bahwa partainya dibangun dengan cita-cita dan rekam jejak sejarah yang besar. Sehingga seluruh kader harus berdisiplin, termasuk Ganjar.
"Partai tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi partai menyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ujar Hasto.
Ganjar sendiri menerima sanksi teguran secara lisan dari DPP PDIP. Ia pun akan mengikuti mekanisme partai terkait Pilpres 2024 yang merupakan kewenangan penuh Megawati Soekarnoputri.
Sebagai kader PDIP dan kepala daerah, ia sepakat bahwa fokus saat ini adalah memprioritaskan masyarakat. Termasuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menekan inflasi.
"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan rame begitu, kami mendapatkan peringatan dan kami sebagai kader kita terima," ujar Ganjar.
"Kami bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto," sambungnya.