Kamis 20 Oct 2022 18:45 WIB

Pemerintah Pastikan Operasional RS Memadai Rawat Pasien Gagal Ginjal Akut

Pemerintah targetkan kasus gagal ginjal akut pada anak tidak meluas.

Apoteker meracik obat di sebuah apotek di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/10/2022). Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarkat sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang anak di Indonesia.
Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi
Apoteker meracik obat di sebuah apotek di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/10/2022). Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarkat sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang anak di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan kasus penyakit gangguan ginjal akut pada anak harus ditangani secara serius sehingga tidak semakin banyak jumlah yang terdampak. Pemerintah terus memastikan operasional rumah sakit setiap daerah memadai, melakukan pengecekan sampel pasien yang terpapar di laboratorium di Puslitbangkes.

Muhadjir Effendy mengatakan merujuk dari laporan Kementerian Kesehatan saat ini tercatat sudah mencapai sebanyak 200 orang anak usia 1-6 tahun di Indonesia yang diduga terjangkit penyakit gangguan ginjal ini. Bahkan, lanjutnya, dari ratusan orang anak tersebut lebih dari 50 persennya dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit setiap daerah, tak terkecuali Sumatra Selatan.

Baca Juga

"Dari situ maka kita semua harus menanganinya secara serius," kata Muhadjir kepada wartawan di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (20/10/2022).

Muhadjir menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini tengah melakukan kajian secara komprehensif. Kajian dilakukan Pemerintah itu sebagai upaya mitigasi dan penanggulangan penyakit dengan nama internasionalnya disebut Acute Kidney Injury (AKI) yang sudah banyak menjangkiti banyak anak di dunia beberapa waktu terakhir itu.

"Jadi pemerintah sedang menelaahnya lebih dalam komprehensif, terkait ini, tujuannya jangan sampai berkembang lebih luas," kata dia.

Dia menyebutkan, dalam upaya kajian komprehensif itu juga melibatkan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk menelisik obat-obatan impor. Sebab, lanjutnya, otoritas kesehatan melaporkan ada obat-obatan sirup yang diimpor dari negara luar, khususnya kawasan Asia Selatan diduga mengandung zat berbahaya memicu penyakit gangguan ginjal akut.

"Kejadian ini seperti yang terjadi di Afrika. Sudah dikoordinasikan, untuk sementara jenis obat yang dicurigai sumber penyakit (gangguan ginjal akut) kita hentikan dulu. Menkes sudah menerbitkan semua imbauan ini ke setiap daerah," katanya.

Sebelumnya diketahui, Kepala Dinas Kesehatan Sumatra Selatan dr Trisnawarman mengatakan sebanyak dua orang anak di daerah ini meninggal dunia diduga karena penyakit gangguan ginjal akut, pada Rabu (19/10/2022).

Mereka berdua, beberapa hari lalu di rujuk ke rumah sakit di Palembang guna menjalani perawatan intensif atas penyakit ginjal yang diderita. Dari kedua pasien tersebut diketahui, satu orang merupakan warga Kota Palembang, dan satunya lagi warga Kota Jambi, Provinsi Jambi, berusia di bawah lima tahun.

Trisna menambahkan, sesuai instruksi Kementerian Kesehatan pihaknya melakukan uji klinis, mengambil sampel dari pasien untuk diperiksa di laboratorium kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyakit yang diderita apakah gangguan ginjal umum, atau gangguan ginjal akut yang berbahaya.

Mengingat, kata dia, Kementerian Kesehatan mencatat penyakit tersebut per 18 Oktober 2022, sudah menewaskan sebanyak 99 orang anak usia di bawah lima tahun yang tersebar di 20 provinsi. "Ya, meski demikian masyarakat diharap tidak perlu khawatir karena kami sudah memiliki protap dari Kemenkes terkait penanganan lanjutan/mitigasinya. Kami pun memastikan seluruh komponen dalam pelayanan medis di Sumsel memadai," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement