REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebut dirinya siap dijadikan calon presiden (capres) bila diberi amanah tersebut seharusnya segera disambut oleh partai dari koalisi. Terutama partai dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai saat ini belum miliki tokoh kuat dalam capres.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, mengatakan Ganjar Pranowo lewat wawancara eksklusif bersama Berita Satu Televisi (BTV) untuk pertama kalinya menyatakan kesediaannya maju sebagai capres. Menurut dia, soal Ganjar ini menarik, karena selama ini ia terkesan pasrah dengan apapun arahan yang telah digariskan partai kepadanya sebagai kader.
"Setelah dulu Nasdem dan PAN sempat merekomendasikan dirinya (Ganjar) sebagai salah satu capres, kini menguat pula namanya di PPP dan Golkar. Yang berarti peluang Ganjar diusung oleh KIB harusnya membesar," kata Agung, Kamis (20/10/2022).
Namun sayangnya, sampai saat ini kesiapan itu belum direspons oleh parpol lain termasuk dari KIB. Bahkan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, KIB terkesan menunggu keputusan resmi dari PDIP yang baru akan mendeklarasikan capres di bulan Juni 2023 atau bertepatan dengan Bulan Bung Karno, seperti kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebab Agung menilai ketika Ganjar resmi mendeklarasikan dirinya sebagai capres, otomatis memberi ‘tekanan’ kepada Megawati sebagai Ketua Umum PDIP agar segera meresmikan kandidatnya. Padahal di saat yang sama, rekomendasi Rakernas PDIP menginstruksikan semua kader bahwa soal pencapresan menjadi hak prerogatif Ketum.
Dengan demikian, ia menilai inilah dasar Ganjar perlu merespons situasi politik saat ini dengan mendorong skema alternatif. "Yakni menurunkan sekoci politiknya, agar elektabilitas yang selama ini dimiliki tak berakhir mubazir. Untuk itu, perlu ada beberapa skenario politik yang bisa didorong," kata Agung.
Pertama, mulai terbuka dan mengapresiasi langsung partai-partai di luar PDIP yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres. Hal tersebut agar memperbesar peluang dirinya maju ke arena Pilpres. Sekaligus realitas politik yang menempatkan Ganjar bukan lagi semata kader PDIP atau petugas partai, namun kader bangsa yang siap mengabdi bagi Republik.
Kedua, menurut Agung, bisa jadi bila pernyataan Ganjar ini disambut parpol koalisi ikut mempercepat PDIP umumkan capresnya agar Ganjar tak dibajak. Karena PDIP masih mengincar untuk menang tiga kali berturut-turut dengan memanfaatkan efek ekor jas (coat tail effect) dari kader yang dimilikinya, yakni Ganjar.
"Karena lawan yang mengemuka sementara ini Prabowo dan Anies. Yang selama ini menjadi lawan sepadan bagi Ganjar di beragam survei kredibel. Sedangkan elektabilitas Puan belum memadai untuk langsung bertarung sebagai capres," imbuhnya.
Ketiga, Agung memperkirakan, kalau akhirnya KIB tidak melamar Ganjar, maka pasangan yang mungkin muncul bisa menghadirkan Ganjar-Puan bila PDIP tak berkoalisi. Atau, bila akhirnya kesanggupan Ganjar disambut oleh KIB maka pasangannya Ganjar dengan kader partai koalisi.
Sementara untuk PDIP, ia menilai agar ceruk pemilih yang didapat tetap besar PDIP dengan Puan memerlukan cawapres dari kalangan santri atau nahdliyin. Termasuk sosok yang bisa merepresentasikan keterwakilan, minimal di wilayah Jawa Barat atau Sumatra untuk melengkapi basis PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Namun bila PDIP tak memberi respons positif terkait pencalonan dirinya, maka mau tak mau Ganjar mesti menurunkan sekoci politiknya bersama KIB atau koalisi lainnya. Sehingga ia tetap bisa berlayar mengarungi Pilpres," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
