Jumat 14 Oct 2022 00:16 WIB

Beda Tanggapan Hasto Atas Pencapresan Anies dan Prabowo

Antitesis dari Anies yang diusung Nasdem, kata Hasto, akan menimbulkan kerumintan.

Red: Andri Saubani

Foto: Republika/Prayogi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berbincang dengan Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang undangan Yasona Laoly dalam acara Forum Group Discussion (FDG) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (13/10/2022). Di acara itu, Hasto juga menyinggung deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi pendapat yang menyebutnya berbeda dalam menanggapi deklarasi Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Ia mengkritik Anies, karena Gubernur DKI Jakarta itu disebut sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

"Karena (Anies) antitesis, bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesis kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat, yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk Nasdem," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Antitesis dari Anies yang diusung oleh Partai Nasdem disebutnya akan menimbulkan kerumitan dalam pemerintahan. Padahal, banyak pembahasan mengenai kebijakan yang bisa saja didengar oleh antitesis tersebut yang berseberangan dengan Jokowi.

"Kalau itu bocor ke antitesisnya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," ujar Hasto.

Berbeda dengan Anies, menurut Hasto, Prabowo dan Partai Gerindra tak sama sekali menyebut mereka sebagai antitesis dari Jokowi. Apalagi, keduanya juga merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesis, Gerindra tidak pernah berbicara antitesis. Jadi kami fair apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis. Karena risetnya ada," ujar Hasto.

Hasto juga membeberkan kegagalan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Klaimnya, dari 23 janji kampanyenya di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, hanya lima yang diklaimnya terealisasi.

"Kita mengundang pengamat tata kota dari politik dan bagian riset, dari 23 janji Anies, hanya lima terealisasi. Lima itu salah satunya pemberian hibah kepada ormas-ormas," ujar Hasto.

Adapun beberapa janji kampanye yang gagal direalisasikan oleh Anies adalah 200 ribu wirausaha, rumah DP 0 persen, dan normalisasi untuk mengatasi banjir. Bahkan, masalah terkait sampah dan kemacetan disebutnya tidak diselesaikan sama sekali oleh Anies.

"Pemimpin itu bukan hanya jago buat tempat selfie aja, tapi bagaimana dia bisa menepati janjinya merealisasikan kepada masyarakat sesuai pertama kali disumpah dan dilantik Gubernur DKI," ujar Hasto.