REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengeluarkan pernyataan terkait Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Lewat akun Twitter pribadinya, ia menyebut Hasto menggunakan cara yang sama seperti pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit terhadap lawan politiknya.

"Cara-cara Hasto memperlakukan lawan-lawan politiknya mirip cara-cara DN Aidit di tahun 1964," cuit Andi yang sudah dikonfirmasi, Kamis (13/10/2022).

Dihubungi terpisah terkait cuitannya tersebut, Andi mengatakan bahwa, cara Hasto memperlakukan lawan politiknya disebutnya dengan cara a du domba yang kemudian ditindaklanjuti dengan cari muka.

"Intinya seolah-olah paling berkuasa, padahal tidak berkuasa. Cari mengambil hatinya, cari mukanya berlebihan di tahun 1964, setidaknya itulah yang saya pelajari dari sejarah. Sekarang sedang dipraktikkan oleh Hasto ini," ujar Andi lewat pesan suara.

Sebelumnya, Hasto menanggapi pernyataan politikus Partai Nasdem, Zulfan Lindan yang menyebut bahwa Anies Baswedan merupakan antitesis dari Joko Widodo. Hasto mengaku terkejut dengan pernyataan Zulfan yang partainya saat ini masih bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Antitesa artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo, antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar Nasdem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).

Menurutnya, pernyataan tersebut membuat Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden (capres) bagian dari antitesis tersebut. Pasalnya, sudah pasti seluruh kader partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu mendukung Anies.

"Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies," ujat Hasto.

Ia meminta, problematika di pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik oleh Partai Nasdem. Mengingat partai tersebut selalu menegaskan bahwa mereka akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.

"Lalu di mana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?" ujar Hasto.

Anies Siap Menjadi Calon Presiden 2024 - (infografis republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika