REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengucapkan selamat kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta 2022-2024 Heru Budi Hartono yang baru saja ditunjuk Presiden Jokowi. Dia berharap, semua pengalaman Heru saat bekerja di Jakarta bisa digunakan dalam memimpin DKI dua tahun ke depan.
“Saya harap bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami warga sekarang ini seperti banjir dan macet,” kata Prasetyo dalam akun Instagram-nya, dikutip Selasa (11/10).
Sebagai rekan kerja saat bertugas di Jakarta, Heru dinilai Prasetyo memiliki banyak pengalaman yang berguna dalam memimpin DKI hingga tahun politik nanti. Selain sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri, Heru juga pernah meniadi Wali Kota Jakarta Utara, dan Kepala BPKAD hingga akhirnya menjadi Kasetpres.
“Pak Jokowi juga tau betul rekam jejak pak Heru. Sehingga diharapkannya DKI mengalami percepatan pembangunan“ jelas dia.
Namun demikian, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek, Anwar Razak, menyoroti Presiden Jokowi yang menjelaskan alasan-alasan pihaknya memilih Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Jokowi, beralasan jika Heru memiliki kemampuan baik dalam berkomunikasi dan memiliki pengalaman baik di Jakarta.
“Tapi alasan-alasan tersebut mengabaikan sejumlah rekam jejak penting bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin dilevel provinsi apalagi Daerah Khusus Ibukota,” kata Anwar.
Dia mengatakan, alasan terpenting seharusnya yang dimiliki penjabat adalah bersih dan tidak pernah terkait dengan skandal korupsi. Menilik rekam jejak Heru, kata dia, sempat diperiksa KPK saat menjabat Kepala BPKAD dalam kasus suap reklamasi tahun 2016.
“Dalam persidangan terungkap bahwa Heru Budi Hartono melakukan pertemuan dengan anggota DPR diluar koordinasi Gubernur Ahok pada waktu itu,” katanya.
Tak sampai di sana, sejumlah kasus lainnya dinilai Anwar juga menunjukkan rekam jejak yang tidak bersih. Bahkan, mengutip catatan Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) Heru Budi Hartono disebut dia sempat dicurigai ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan Rusun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.
“Alasan Presiden sangat lemah sehingga tidak menunjukkan bahwa sosok Heru Budi Hartono adalah orang yang tepat memimpin Jakarta. Keputusan presiden seharusnya ditinjau ulang,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
