Ahad 15 Oct 2023 15:27 WIB

Heru Budi: Kritik Terhadap Kinerjanya Merupakan Saran Positif

Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut kritik terhadapnya merupakan saran positif.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
Foto: Antara
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap kritikan atas kinerjanya selama satu tahun memimpin DKI Jakarta merupakan saran positif untuk membangun Jakarta agar menjadi lebih baik lagi.

"Kalau ada orang yang mengkritik berarti memperhatikan saya, berarti membantu saya untuk membangun Jakarta," kata Heru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Ahad (15/10/2023).

Baca Juga

Heru menyebutkan selama menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, ditugaskan untuk menyelesaikan masalah banjir, tata ruang hingga kemacetan. Namun, terkait kemacetan di Jakarta memang setiap tahunnya pertumbuhan kendaraan di Ibu Kota selalu naik.

"Kalau macet ya namannya pertumbuhan kendaraan lebih banyak ya, kalau penyelesaian macet kan tidak bisa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Pemerintah pusat sudah berbuat, Pemda sudah berbuat ya bersama masyarakat," kata Heru.

 

Kemudian, Heru menegaskan, dirinya menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal lanjut atau tidaknya menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Tergantung dari perintah Mendagri kan. Ya kalau diperpanjang ya silakan kita jalankan tanggung jawab itu, ya kalau tidak, ya kembali sebagai Kepala Sekretariat Presiden kan," ujar Heru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya penanganan kemacetan seperti penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tundaan lalu lintas, penataan parkir pada ruas jalan serta memprioritaskan hak pejalan kaki dan sepeda.

Heru mengatakan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ataupun pemangku kepentingan terkait untuk pengintegrasian moda transportasi di Jakarta. "Sehingga dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik," katanya.

Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi umum Rp4,3 triliun per tahun dengan rincian Rp800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan Rp3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta (TransJakarta) guna memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.

Heru juga menyebutkan kenyamanan pengguna transportasi bagi warga Jabodetabek menjadi prioritas utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi pembiayaan dengan bersinergi bersama pemerintah pusat.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement