REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, penunjukan Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta merupakan keputusan tepat. Menurutnya, soal kekhawatiran masyarakat adanya kasus lama Heru yang dikaitkan dengan suap reklamasi atau pengadaan tanah DKI, pihaknya tak mau banyak berkomentar.
“Kalau memang ada bukti kuat ya proses hukum yang menentukan itu. Jadi prinsipnya, kalau itu isu benar, silakan dibuktikan,” kata Gembong kepada Republika.co.id, Ahad (9/10/2022).
Heru, sempat diperiksa KPK pada masa kepemimpinan sebelumnya terkait kasus suap reklamasi laut Jakarta. Heru, juga diduga terlibat dalam kasus pengadaan tanah Munjul.
Meski demikian, Gembong meyakinkan, kasus-kasus lama itu, tidak akan memengaruhi kinerjanya sebagai Pj 2022-2024. Menurut Gembong, Heru bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi Pj Gubernur DKI dengan baik menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang akan purna tugas pada 16 Oktober mendatang.
“Kalau kita berbicara karier Pak Heru, ya relatif sangat moncer di DKI Jakarta. Moncernya gimana? Ya pimpinan ASN yang bisa menilai, sementara kami dalam unsur masyarakat mencermati apa saja yang sudah dikerjakan Pak Heru,” tuturnya.
Ditanya survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait calon-calon yang layak menjadi Pj Gubernur DKI, dan menempatkan Heru di urutan paling bawah, Gembong tak menggubrisnya. Menurutnya, hasil jajak pendapat ataupun survei memang ilmiah, tetapi tidak bisa dibenarkan 100 persen.
“Artinya justru dengan hasil jajak pendapat itu bisa memberikan semangat dan motivasi bagi Pak Heru untuk membuktikan keraguan semua pihak,” ucapnya.
Gembong menolak konfirmasi, jika Heru menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta karena kedekatan dengan salah satu partai dan Presiden Jokowi. Menurut dia, pemilihan Heru sebagai Pj Gubernur untuk dua tahun masa jabatan, dilakukan karena dasar profesionalitas dan kemampuan.
“Alasan (dipilih) bukan hanya atas kedekatan (dengan Jokowi) tapi lebih dari itu karena profesionalitasnya. Jadi harapan saya semoga Heru bisa membuktikan kinerja secara maksimal dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat Jakarta,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya sudah melakukan penjajakan persepsi publik dan survei mengenai pengenalan hingga kelayakan Pj Gubernur DKI. Metode tersebut, diklaimnya memiliki pengukuran kesalahan 2,90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen
“Dari briefing responden, Bahtiar menjadi nama yang dinilai paling layak ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI,” kata Dedi.
Dikatakan dia, dari 400 responden yang dijadikan dalam penelitian, dan seribu lainnya sebagai responden digital, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar memperoleh suara 37 persen. Sedangkan Kasetpres Heru Budi Hartono, memperoleh suara sebanyak 31 persen. Sementara untuk pengenalan publik, Heru paling rendah dengan dua persen suara
Sementara, kandidat Pj yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta lainnya, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, medapatkan hasil sebesar 24 persen untuk kelayakan. Berbeda dengan Bahtiar dan Heru yang dinilai kental dengan kemungkinan politis karena dekat dengan Presiden Joko Widodo.
Terlepas dari adanya Marullah sebagai Sekda DKI dan dekat dengan Anies, Dedi menilai, publik merasa khawatir jika keputusan Presiden untuk menunjuk Heri, sebatas karena kedekatan. “Publik bisa menilai, jangan-jangan keputusan ini bukan demi DKI,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan selamat atas terpilihnya Heru sebagai Pj Gubernur DKI menggantikan dirinya sebagai Gubernur 2017-2022. Mantan mendikbud itu percaya, Presiden Jokowi telah mempertimbangkan semua aspek sehingga penugasan diberi pada mantan Kepala BPKAD DKI tersebut.
“Insya Allah penugasan bisa berjalan dengan baik,” kata Anies.
Dia menilai, Heru sebagai orang yang telah lama bekerja di DKI, merupakan seorang yang bisa mengetahui berbagai permasalahan di DKI. Karena itu, dia meyakinkan, Heru akan menjalankan tugas dengan baik.
“Kami juga siap untuk mendukung apapun yang dibutuhkan terkait setiap hal yang sudah berjalan selama lima tahun terakhir,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika