Sabtu 24 Sep 2022 05:54 WIB

Airlangga: Kebijakan Konversi Gas Tiga Kilogram ke Kompor Listrik Belum Diputuskan

Anggaran terkait pengalihan kompor gas jadi listrik belum dibahas dengan DPR.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Agus raharjo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait pengendalian inflasi di daerah di Jakarta, Kamis (1/9/2022). Dalam keterangan pers tersebut Airlangga meminta gubernur dan wali kota untuk menurunkan angka inflasi di bawah 5 persen.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait pengendalian inflasi di daerah di Jakarta, Kamis (1/9/2022). Dalam keterangan pers tersebut Airlangga meminta gubernur dan wali kota untuk menurunkan angka inflasi di bawah 5 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah belum memutuskan kebijakan konversi kompor LPG tiga kilogram (kg) ke kompor listrik induksi. Hal itu menanggapi isu yang tengah ramai di masyarakat.

“Dapat saya sampaikan, pemerintah belum memutuskan. Sekali lagi pemerintah belum memutuskan program konversi kompor LPG tiga kilogram ke kompor listrik induksi,” tegasnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/9/2022).

Baca Juga

Meski begitu, kata dia, pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo. Pemerintah pun telah memperhatikan masukan dari masyarakat.

“Juga memonitor pemberitaan di media. Juga setelah melihat langsung kondisi di lapangan terkait konversi dari kompor LPG tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi,” jelasnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini memastikan, kebijakan pengalihan kompor tersebut belum akan diberlakukan pada tahun ini. Anggaran terkait hal itu pun belum dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” ujar dia.

Dirinya mengatakan, program kompor listrik induksi merupakan uji coba sebanyak 2.000 unit dari total rencana yang sebanyak 300 ribu unit. Nantinya uji coba dilakukan di Bali dan Solo. Setelah uji coba, pemerintah akan melakukan evaluasi sebelum memutuskan program konversi itu.

“Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko. Lalu memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diperlakukan," tutur Airlangga.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement