REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkaran Madani (Lima) Ray Rangkuti memprediksi polemik yang terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah tantangan berat bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi tersebut dinilai rentan bubar jalan jika tidak diselesaikan secara hati-hati.

"Ini kan tantangan berat bagi KIB, satu saja keluar rontok, karena sudah tidak memenuhi syarat. Kalau biasanya, ada orang lain yang selesaikan dulu kasusnya, KIB tidak berani melakukan karena mereka saling membutuhkan," kata Ray dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022). 

Karena itu, menurutnya PPP, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) harus tetap bersama-sama dalam koalisi untuk mengamankan posisi. "Katakan, sepanjang apa nanti kisruh mereka akan tetap menjaga PPP berada dalam koalisi KIB. Sebab, secara formal kalau keluar, membuat koalisi ini berantakan,” jelas Ray.

Tantangan lain yang dihadapi KIB, jika PPP kemudian memilih keluar dari koalisi dan bergabung dengan yang lain. Terlebih jika PPP memiliki Capres di luar koalisi. "Mereka dengan evaluasinya akan tetap bertahan atau tidak," ucapnya. 

Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari posisi sebagai Ketua Umum PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. Posisinya digantikan oleh Muhammad Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai anggota dewan pertimbangan presiden atau Wantimpres. Di bawah kepemimpinan Mardiono, PPP akan menggelar Mukernas, yang salah satu agendanya menentukan nama Capres.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menyebut tak ada pembahasan posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam Mukernas di Banten. Hal itu diungkap seiring penunjukan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP menggantikan Suharso Monoarfa yang diberhentikan dalam Mukernas tersebut. 

Arsul juga memastikan PPP tidak mengubah posisi dalam berkoalisi di KIB bersama Golkar dan PAN. Arsul juga menyebut Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono saat ini merupakan koordinator KIB. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika