REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meyakini penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM akan tepat sasaran karena pihaknya konsisten memperbarui data penerima. Hanya saja, apabila masih ada masyarakat miskin yang dihalang-halangi untuk masuk daftar penerima, dia meminta untuk segera melapor.

Misalkan, kata Risma, jika ada masyarakat miskin yang layak masuk daftar penerima bansos, tapi tak didaftarkan oleh ketua RT setempat yang lebih memprioritas orang dekatnya. Masyarakat yang diperlakukan demikian diharapkan membuat laporan ke sejumlah kanal Kemensos.

"Apabila terhambat oleh ketua RT, silahkan saja mengusulkan nama di menu Usul Sanggah pada aplikasi CekBansos, atau melapor melalui command center kami di 021171, maka akan ditindaklanjuti," kata Risma dalam siaran persnya, Rabu (7/9/2022).

Setelah nama yang diusulkan masuk ke Kemensos, kata Risma, selanjutnya akan dilakukan pengecekan kelayakan untuk menerima BLT. "Kalau datanya benar, akan dicek rumahnya dan selanjutnya (nama dia) akan diusulkan ke pemerintah daerah," ujar eks wali Kota Surabaya itu.

Untuk diketahui, pemerintah mengalokasikan dana Rp 12,4 triliun untuk program BLT. Program ini merupakan pengalihan subsidi atas BBM, yang harganya baru saja dinaikkan. BLT ini diberikan kepada 20,65 juta keluarga miskin. Nilainya Rp 150 ribu per keluarga per bulan, selama empat bulan.

Penyaluran BLT ini pertama kali dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada 100 keluarga miskin di Kabupaten Jayapura, Papua, pada penghujung Agustus lalu.

Kini, lanjut Risma, penyaluran BLT BBM tersebut sudah berlangsung di 445 kabupaten/kota. Penyalurannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Kemarin, Kemensos telah menyerahkan dana BLT kepada PT Pos sebesar Rp 1,7 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika