REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menyatakan tegas menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bentuk penolakan tersebut disampaikan lewat aksi walk out dari rapat paripurna DPR pada hari ini.
"Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto yang menginterupsi rapat paripurna khusus perayaan HUT ke-77 DPR, Selasa (6/9//2022).
"Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo-demo terus-terus dilaksanakan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," sambungnya.
Setelah menginterupsi rapat paripurna tersebut, seluruh anggota Fraksi PKS DPR membentangkan poster menolak kenaikan harga BBM. Kemudian, mereka meninggalkan Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia berpendapat kebijakan itu akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
Syaikhu mengatakan, mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih usai pandemi. Dia melanjutkan, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.
Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini berada dalam kategori rentan miskin. Menurutnya, sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM maka akan membuat mayoritas masyarakat rentan tersebut jatuh miskin.
"Ditambah lagi, saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan," ujar Syaikhu.
Syaikhu menambahkan, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.
"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika