Ketua DPR Puan Maharani saat ini mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam menjalankan tugas konstitusinya sebaik mungkin. Termasuk dalam mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga bahan BBM.
"Tentu saja kami akan mendengar, menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini," ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9).
Tegasnya, rakyat jangan sampai mengalami kesulitan akibat kenaikan harga BBM ini, Karenanya, ia berharap bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah haruslah tepat sasaran agar mengurangi beban masyarakat.
"Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan fungsi pengawasannya DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan," ujar Puan.
"Kami akan apa namanya mengakomodir aspirasi tersebut dan nanti akan kami sampaikan melalui komisi-komisi untuk dibicarakan dengan pemerintah," sambung Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Pada Selasa (6/9), ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI Jakarta. Dalam kesempatan itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam pihaknya akan melakukan mogok nasional jika sampai akhir tahun harga BBM tidak diturunkan.
Said Iqbal meminta agar kaum buruh tidak takut untuk melancarkan mogok nasional. Bahkan, dirinya siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menimpa kaum buruh akibat mogok nasional tersebut. Karena itu, ia menyerukan aksi mogok nasional secara terbuka, tapi konstitusional dengan mengikuti aturan undang-undang dan menjaga ketertiban.
"Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, bus, Damri, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa," papar presiden Partai Buruh tersebut.
Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisasi modal. Disebutnya, atas nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN pemerintah tega menyengsarakan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
