REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan bahwa acara bimbingan teknis (bimtek) dan workshop nasional anggota DPRD PPP se-Indonesia bukanlah acara DPP PPP. Sehingga, kehadiran Suharso Monoarfa di acara tersebut tidaklah tepat.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang memanasi Suharso agar datang ke acara tersebut. Sehingga pada akhirnya, Suharso menegaskan dirinya adalah ketua umum PPP dan musyawarah kerja nasional (Mukernas) tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Memang ada sejumlah teman yang sebut sajalah sebagai loyalis Pak Harso mendesak beliau untuk melakukan perlawanan," ujar Arsul di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Pihak-pihak yang menghasut tersebut, jelas Arsul, memiliki hak istimewa ketika Suharso menjabat sebagai ketua umum PPP. Hal inilah yang membuat mereka memanasi Suharso di acara bimtek tersebut.
"Karena selama ini dengan posisi katakanlah yang digantikan itu, itu barangkali ada privilege-privilege. Jadi situasinya sebetulnya seperti itu, nah hanya caranya menjadi tidak tepat ketika Pak Suharso diajak ke forum acara bimtek para anggota DPRD dari PPP," ujar Arsul.
Marahnya kader PPP yang merupakan peserta bimtek disebutnya lumrah. Karena pada intinya, workshop nasional tersebut merupakan forum peningkatan kapasitas untuk para anggota DPRD PPP di semua tingkatan.
Adapun Suharso sendiri, diklaimnya telah memahami situasi yang terjadi di internal PPP. Sebab, banyak pihak di partainya yang meminta ia fokus pada tugasnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kalau Pak Suharso sendiri, beliau tahulah ya situasi internalnya maupun lingkungan eksternalnya, bahwa beliau diharapkan fokus saja menjadi menteri. Itu beliau tahu persis ya," ujar Arsul.
"Tetapi kan biasa, kalau misalnya di satu organisasi manapun pimpinan berganti ada sosok-sosok yang merasa terugikan," sambungnya.
Suharso Monoarfa menegaskan bahwa dirinya masihlah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal tersebut disampaikannya di hadapan ratusan kader dalam workshop nasional DPRD PPP se-Indonesia.
Musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang menghasilkan keputusan pemberhentiannya pun ditegaskan melanggar AD/ART PPP. Ia mengingatkan, konflik di internal partai seharusnya tak terjadi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi minggir. Kita sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar, sekali lagi ya saya ingin mengatakan, sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," tegas Suharso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
