REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah rekonsiliasi dua kubu menyatakan, permintaan maaf kepada semua pengurus dan masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Mereka pun berjanji tidak ada pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD di partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu dengan adanya atau terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan Muktamar. Insyaallah ini akan menjadi evaluasi," ujar Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Mardiono mengatakan, PPP ke depan akan menjadi organisasi yang kokoh dan kuat, serta menjadi bagian dari perjuangan umat. Langkah itu juga sebagai upaya agar PPP kembali ke Senayan pada 2029.
Sementara itu, pernyataan tidak ada PAW turut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto. "Tadi sudah disepakati, tidak akan ada PAW dari DPRD, mukercab (musyawarah kerja cabang), mukerwil (musyawarah kerja wilayah), termasuk hal-hal lain. Nah ini supaya diketahui semua bahwa tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono," kata Agus.
Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar Ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, pada 27 September 2025, menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030. Kedua kubu pun saling klaim menjadi ketua umum hingga akhirnya mencapi islah saat pendaftaran pengurus di Kemenkum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika