REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan melalui skema Government to Government (G to G). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selain memangkas persoalan, skema G to G juga menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran.
"Pekerja migran telah menjadi menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri," kata Airlangga saat acara Pelepasan Pekerja Migran Indonesia Program G to G Korea Selatan di Jakarta Utara, Senin (22/8/2022).
Remitansi tersebut, lanjutnya, tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara. Tercatat sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi PMI sejak 2015 hingga 2019 mencapai 9,8 miliar dolar AS per tahun.
Remitansi PMI dari Korea Selatan pada kuartal II tahun 2022 mencapai 22 juta dolar AS. Dengan sumbangsih tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan.
"Kontribusi remitansi dari pekerja migran menghasilkan devisa untuk Indonesia sebesar Rp 159,6 triliun dan ini salah satu penerimaan devisa yang besar, sehingga pemerintah terus dorong terlebih didukung dengan kompetensi yang Saudara miliki," tutur Menko Airlangga.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan pembebasan beberapa biaya yang harus dibayarkan PMI. Seperti biaya preliminary untuk jenis pekerjaan tertentu, biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, biaya tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja. Selain itu, biaya jasa perusahaan, pengganti paspor, jaminan sosial pekerja migran, pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga akomodasi.
Selain juga memberikan dukungan pembiayaan dengan pemberian modal kerja melalui KUR PMI. Pada 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 390 miliar dan meningkatkan plafon pinjaman dari Rp 25 juta menjadi Rp 100 juta. Kemudian melakukan perubahan metode pencairan KUR PMI yang sesuai tahapan proses penempatan PMI agar dapat meningkatkan pengiriman dan kesejahteraan PMI.
"Khusus pekerja migran yang membutuhkan biaya sebelum berangkat, pemerintah memberikan KUR PMI dengan plafon hingga Rp 100 juta sehingga PMI tidak perlu menjual barang atau berutang pada rentenir lagi dan tentunya jumlah ini masih dapat dijangkau pembayarannya oleh PMI," ujar Airlangga.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini berpesan kepada PMI agar terus meningkatkan pengalaman dan skill, berkoordinasi dengan kedutaan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, serta tidak melupakan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia. "Sesudah tiga tahun bekerja, Saudara diharapkan mampu bekerja di Indonesia pada sektor yang sama dengan bekal pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Berbagai lesson learn juga dapat Saudara ambil guna mengakselerasi perubahan di dalam negeri dan jangan lupakan jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang ramah," ujarnya.
Pemerintah mengirimkan 551 PMI melalui skema G to G ke Korea Selatan yang sebagian besar berkecimpung pada sektor manufaktur dan perikanan. PMI juga dibekali dengan surat credential yang akan diberikan kepada tempat kerja masing-masing guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pemberi kerja terkait kualitas PMI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika