REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan penolakannya terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil.
"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi" ujar Ketua Umum PB PMII, M Abdullah Syukri, dalam keterangannya, Sabtu (20/8/2022).
Menurut Syukri, kenaikan harga BBM tentu bakal membawa dampak nyata bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Hal ini yang membuat wacana kenaikan harga Pertalite dan jenis BBM bersubsidi lain pun ramai mendapat tanggapan masyarakat. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa kenaikan harga BBM tersebut akan semakin memperparah angka kemiskinan di Indonesia.
Lanjut Syukri, kebijakan ini juga dinilai sangat erat berkaitan dengan permainan politik pasar global, serta peran-peran lembaga keuangan internasional.
Hal ini terlihat dengan dalih kondisi harga minyak dipasar dunia yang naik dan menyelamatkan APBN, menjadi alasan mengurangi subsidi BBM untuk rakyat. Padahal berbagai sumber telah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mendapatkan surplus/sisa dana di sektor migas.
“Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat, lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu. Seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran" kata Syukri.
Karena itu, Syukri menegaskan, Kader PMII se-Indonesia menurutnya, siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia juga menyebutkan ada tiga poin sikap PB PMII dalam menyikapi wacana kenaikan harga BBM.
“Pertama, segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal,” tegas Syukri.
Kemudian poin kedua, kata Syukri, mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.
Lalu poin terakhir, seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Baca juga : Luhut: Pemerintah Berencana Kurangi Subsidi BBM
Ikuti Whatsapp Channel Republika