REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala aspek kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

“Pada dasarnya, kami (BPIP) mencoba untuk menyatukan persepsi dengan BRIN supaya kita bisa bersama membuat kajian pola pembangunan nasional semesta berencana berbasis trisakti dengan menempatkan supremasi ilmu pengetahuan,” ucapnya saat pembahasan kajian pola pembangunan nasional bersama Badan Riset dan Inovasi (BRIN) di Jakarta, Kamis, (11/8/2022).

Ia menjelaskan BRIN adalah lembaga yang diperlukan terkait penelitian, pengkajian, invensi, serta inovasi hal ini tertuang dalam Pasal 48 UU SINAS IPTEK dan Pasal 121 UU Cipta Kerja.

“Jika kita membandingkan dengan Amerika Serikat, terdapat dua badan riset dan penelitian di bawah kendali presiden AS. Sementara di Malaysia badan riset berada di bawah kendali perdana menteri. Sementara ini, BRIN masih di bawah kendali unsur pengarah dan pelaksana yang membawahi lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) pada kementerian/lembaga dan daerah. Maka dari itu, akan menjadi langkah yang tepat jika lembaga riset dan penelitian seperti BRIN langsung di bawah kendali presiden,” kata Karjono.

Dalam penutupnya, ia juga mengatakan BPIP dan BRIN harus bersama-sama menyatukan pandangan terkait pembangunan nasional dengan mengimplementasikan ajaran trisakti Bung Karno. Ajaran tersebut yakni berdaulat di bidang politik, kedaulatan di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika