REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang sedang membersihkan instansinya dari mafia tanah mendapat dukungan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Organisasi Islam dengan aset terbesar di Indonesia ini, mendukung keberhasilan Menteri Hadi memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan Muhammadiyah memberikan apresiasi kepada Menteri ATR kepala BPN yang telah menindak tegas kepada beberapa pejabat dan karyawan di lingkungan Kementrian ATR/BPN. Selama ini, telah banyak korban masyarakat yang dirugikan oleh permainan dan tindakan tidak terpuji mereka menguasai dan merampok tanah masyarakat.
Karena itu, lanjut Anwar, Muhammadiyah meminta kepada Menteri Hadi, membina mentalitas SDM dan para pejabatnya. Agar mereka tidak bersifat materialistik dan hedonistik, tapi lebih mengedepankan nilai-nilai pengabdian dan keikhlasan seperti yang sudah dituntunkan oleh ajaran agama.
"Karena perlu juga diketahui hal-hal tersebut mereka lakukan disamping terkait erat dengan mentalitas buruk dari SDM yang dimiliki oleh kementrian dan badan tersebut, juga terkadang sangat kuat hubungannya dengan beban yang harus mereka pikul," ungkap Anwar dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).
Ia mengatakan, sudah jadi rahasia umum, pejabat pertanahan baik di pusat dan di daerah memiliki kekayaan luar biasa dan gaya hidup mewah. Sering mengadakan acara-acara seremonial berbiaya tinggi, bahkan di tingkat kementerian.
Seperti acara ulang tahun kementrian, termasuk acara pembagian sertifikat massal ditingkat propinsi dan atau kabupaten/kota oleh menteri dan atau presiden. Apalagi kalau ada kunjungan dari pejabat pusat ke daerah.
"Maka sudah menjadi rahasia umum biaya makan, hotel, transportasi dan amplop bagi para pejabat pusat tersebut sudah jelas harus mereka siapkan," ungkap Anwar.
Karena itu, pesan dia, Muhammadiyah juga meminta Menteri Hadi dan pejabat di bawahnya yang berkomitmen membersihkan lembaga ini, juga menertibkan adminitrasi dan manajemen internal kementriannya. Dengan meniadakan hal-hal yang berpotensi membuat para pejabat dan karyawan di lingkungan ATR/BPN melakukan hal-hal yang terlarang.
"Kalau kedua masalah ini bisa dibenahi dan ditertibkan oleh menteri ATR /Kepala BPN maka hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tentu akan bisa dihapus atau paling kurang akan bisa diminimalisir," tegas Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
