Rabu 20 Jul 2022 13:03 WIB

Walkot Usul Depok Masuk DKI, Anggota DPRD: Jangan Diladeni

Anggota DPRD Jabar sebut usulan Walkot minta Depok masuk DKI jangan diladeni.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Bilal Ramadhan
Wali Kota Depok Mohammad Idris. Anggota DPRD Jabar sebut usulan Idris minta Depok masuk DKI jangan diladeni.
Foto: Republika/Surya Dinata
Wali Kota Depok Mohammad Idris. Anggota DPRD Jabar sebut usulan Idris minta Depok masuk DKI jangan diladeni.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat H Muhamad Sidkon, meminta agar usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris, yang meminta daerah sekitar DKI Jakarta, seperti Depok disatukan menjadi Provinsi Jakarta Raya diabaikan.

"Ya saya kira wali kota itu kan berwacana, namanya wacana antep lah (abaikan). Jangan diladeni, mau alasannya terkait IKN lah, mau masalah sosial lah, masalah banjir di DKI Jakarta lah," ujar H Muhamad Sidkon ketika dimintai tanggapannya tentang usulan pembentukan Provinsi Jakarta Raya, di Bandung, Rabu (20/7/2022).

Sidkon menilai, usulan yang datang dari Wali Kota Depok tersebut, dinilai bahwa Mohammad Idris tidak memiliki semangat Provinsi Jawa Barat yang ingin memekarkan kabupaten/kota yang digodok oleh DPRD Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.

"Tetapi kita bisa menilai bahwa Pak wali Kota (Depok) tidak memiliki semangat Jawa Barat untuk memekarkan kabupaten kota yang selama ini sedang kita usung. Termasuk diantaranya bagaimana Kabupaten Bogor di mekarkan, ada Bogor Barat, Bogor Timur," paparnya

 

Menurutnya, daripada mengusulkan pembentukan Provinsi Jakarta Raya dengan alasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sekitar daerah penyangga ibu kota negara, lebih baik menguatkan peran Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

"Kemudian yg keduanya, Megapolitan itu sudah ada BKSP. BKSP-nya saja tinggal dikuatkan kelembagaannya," katanya.

Sehingga, kata dia, kolaborasi antara Jawa Barat dan DKI itu bisa memenuhi titik harapan yang diinginkan bersama sebagai sebuah lembaga kolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat ini menegaskan, semangat Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemekaran wilayah bukan berarti ingin melepaskan sebagaian wilayahnya.

Apalagi, kata dia, Jawa Barat sangat serius untuk pemekaran kabupaten kota tetapi bukan berarti melepaskan. Misalnya Pangandaran ke Cilacap, Jateng, atau Cirebon jadi provinsi sendiri.

"Tidak demikian. Saya sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, tetap mendukung pemekaran kabupaten kota se-Jawa Barat" katanya.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement