REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari bersama sejumlah komisioner KPU lainnya menemui Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, pada Rabu (6/7/2022). Hasyim mengatakan audiensi bersama Menkominfo dilakukan dalam rangka peningkatan layanan kepemiluan untuk Pemilu maupun Pilkada 2024.
"Tujuan utama KPU berkunjung audiensi dengan Menteri Kominfo yaitu dalam rangka untuk sukses pemilu 2024 sukses Pilkada 2024 dengan peningkatan layanan Pemilu KPU berbasis teknologi informasi," ujar Hasyim di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Hasyim mengatakan, KPU berharap pemerintah memberikan dukungan kepemiluan berkaitan infrastruktur jaringan maupun teknologi informasi. Sebab, penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk Pemilu maupun Pilkada 2024 akan berbasiskan teknologi informasi.
KPU, kata Hasyim, menyadari tidak bisa bekerja sendirian dalam pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi tersebut. "Sehingga kami pun memohon bantuan yang berkaitan dengan itu. Diantara mitra kerja KPU untuk hal yang satu ini yaitu layanan kepemiluan berbasis teknologi informasi adalah Kementerian komunikasi dan Informatika," ujar Hasyim.
Hasyim mencontohkan, salah satu sistem berbasis TI saat ini adalah Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang memudahkan pemilih bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum dengan mengetik nama dan NIK serta mengecek alokasi TPS.
Menurut Hasyim, diperlukan penguatan jaringan serta infrastruktur dari Kementerian Kominfo. Terlebih, lanjut Hasyim, adanya ancaman serangan siber yang bisa menyerang kapan pun, sehingga dibutuhkan penguatan.
"Supaya kemudian kalau KPU menggunakan sistem informasi rekapitulasi, nanti pada penghitungan suara di TPS itu pengiriman hasil dan dalamnya biar supaya ada percepatan dan kemudian aspek transparansi akuntabilitasnya," ujar Hasyim.
Menkominfo Johnny Gerard Plate memastikan dukungan Kementerian Kominfo untuk akses dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepemiluan baik dari sisi hulu maupun hilir. Johnny juga mengatakan, Kementerian Kominfo akan membantu menjaga dan merawat aplikasi-aplikasi di KPU.
"Dan pemanfaatannya untuk bersama-sama menjaga terhadap serangan-serangan siber," kata Johnny.
Johnny mengatakan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga dilakukan untuk memberikan kapasitas yang cukup bagi kebutuhan pusat data dan pelaksanaan aplikasi-aplikasi. Sehingga bisa dilakukan secara efisien dan bermanfaat serta produktif.
Dia menambahkan, audiensi juga membahas berkaitan antisipasi tempat pemungutan suara (TPS) sebagai dampak penambahan jumlah penduduk, pemekaran wilayah dan lainnya.
Khususnya berkaitan kecepatan data yang masuk dari pencoblosan di TPS-TPS berdasarkan pengalaman sebelumnya. "Karena ada penambahan dan sebarannya semakin luas tentu ini berhubungan juga dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Kita nanti akan berikan layanan yang optimal dan maksimal," kata Johnny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika