Pakar hubungan internasional Universitas Airlangga I Gede Wahyu Wicaksana menyatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia dan Ukraina untuk membuka ruang dialog adalah usaha yang bagus. Namun, kata dia, hal itu bisa dikatakan hanya sebatas menjalankan konstitusi.
“Kalau sekadar hanya mengikuti perintah konstitusi untuk menciptakan perdamaian dunia ya ikutin itu saja boleh lah. Tapi kalau berharap akan ada hasil sebaiknya jangan, nanti mengecewakan,” ujar Wahyu.
Wahyu menjelaskan, konflik Rusia dan Ukraina adalah permasalahan historis yang melibatkan identitas. Kapasitas Indonesia untuk mendamaikan konflik antara Rusia dan Ukraina sangat kecil.
Hal itu karena selama ini Indonesia belum menjadi pemain besar di kawasan Eropa Timur. Belum lagi konflik internal di kawasan Asia Tenggara juga belum mampu ditangani Indonesia.
“Konflik perbatasan Indonesia dengan Malaysia sampai sekarang belum diselesaikan, kok jauh-jauh. Terkadang kita tidak realistis menjalankan diplomasi,” ujarnya.
Wahyu berpandangan, tujuan utama Jokowi mengunjungi Presiden Ukraina, Zelensky, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, adalah untuk mendinginkan suasana sebelum acara pertemuan puncak (KTT) G20 di Bali. Hal itu penting karena di acara KTT G20 turut hadir Presiden Ukraina dan Presiden Rusia, yang tentu Jokowi tidak ingin adanya pertengkaran di forum resmi tersebut.
“Kepentingan Indonesia sebenarnya penyelenggaraan G20 summit supaya agak cooling down,” kata dia.
Pengamat politik yang juga dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Dr. Muhammad Iqbal menyarankan Jokowi agar melibatkan komunikasi bilateral baik dengan Joe Biden (Amerika Serikat), Boris Johnson (Inggris), bahkan Xi Jinping (China) dalam misi perdamaian Ukraina-Rusia.
"Pasalnya, jika sekadar membuka ruang negosiasi dengan hanya kepada Presiden Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky, maka akar akut persoalan Rusia dan Ukraina amat sulit terurai," kata Iqbal, Rabu.
Menurut Iqbal, misi Presiden Jokowi untuk mendamaikan Presiden Vladimir Putin dan Volodymyr Zelesnky sejatinya tidak mudah. Namun, hal itu sangat patut diapresiasi.
"Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 dan politik bebas aktif Indonesia sebagai negara nonblok menurut saya sedang dijalankan oleh Jokowi. Tentu upaya strategis itu sepantasnya kita apresiasi tinggi," ujarnya.
Pakar komunikasi Universitas Jember itu menilai langkah Jokowi tersebut sangat tidak mudah untuk membuahkan hasil yang maksimal jika tidak ada komunikasi perdamaian yang intensif juga melibatkan Amerika dan Inggris (NATO).
"Termasuk melibatkan China sebagai proxy keseimbangan geopolitik negara superpower. Tantangan misi perdamaian Jokowi sungguh sangatlah tidak mudah," ucap Iqbal.
Iqbal menilai, kepentingan nasional RI dalam misi perdamaian Rusia-Ukraina sudah jelas terbaca bahwa Presiden Jokowi hendak menorehkan legasi atas posisi strategis Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk menciptakan perdamaian dunia. Legasi Jokowi itu tentu masih harus dibuktikan dengan sekurangnya empat hal yakni pertama, pada KTT G20 di Bali nanti, sekurangnya Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Rusia, dan China hadir.
Kemudian yanh kedua, Rusia bersepakat mengakhiri perang dan semua sanksi Barat kepada Rusia dicabut. Ketiga, NATO menghentikan ekspansi teritori ke Ukraina, Finlandia dan Swedia.
"Keempat, Rusia dan Ukraina bersepakat menormalkan pasokan pangan dan energi dunia. Apabila empat hal krusial itu tak tercapai, maka legasi misi damai Jokowi baru sebatas upaya artifisial semata," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika