REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Golongan Karya (Golkar) mengeklaim berkomitmen untuk menghindari money politics atau politik uang menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Supriansa mengaku pihaknya sudah membuat komitmen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Terutama menghadapi tahun 2024, kami komitmen tidak melakukan pendekatan money politics, tidak melakukan pendekatan korupsi, dan tidak melakukan pendekatan curang," kata Supriansa di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2022).
KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada kader Partai Golkar dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kegiatan itu dihadiri secara langsung oleh 106 kader yang terdiri atas ketua dan perwakilan pengurus dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar.
Supriansa mengatakan partainya berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi di sektor politik. "Insya Allah komitmen ini akan terbangun pada hari ini bersama KPK dan Partai Golkar berada di barisan depan dalam rangka berkomitmen untuk tidak korupsi setelah terpilih, baik menjadi anggota DPR, anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, menjadi wali kota, bupati, dan gubernur atau wakil gubernur," ujar dia.
Ia mengapresiasi kegiatan pembekalan antikorupsi tersebut dan akan ditindaklanjuti kepada seluruh pengurus Partai Golkar di daerah. "Jadi, ini akan berkelanjutan nantinya, bertahap, dan saya anggap karena saya diperintahkan oleh Ketua Umum Bapak Airlangga (Hartarto) untuk mewakili pada hari ini maka Partai Golkar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK yang sudah mengundang seluruh pengurus Partai Golkar dalam rangka menghadiri acara ini," kata Supriansa.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat memberikan pembekalan menyoroti banyaknya politikus yang terjerat kasus korupsi. "Bahwa sejak KPK berdiri tahun 2003, ada lebih 300 anggota parlemen Indonesia ditangkap dalam hal tindak pidana korupsi, ada 20 gubernur, 140 bupati, wali kota, serta 30 menteri. Banyak tokoh politik lain yang diambil karena tindak pidana korupsi," kata Lili.
Ia mengatakan bahwa partai politik (parpol) memiliki peran penting dalam iklim demokrasi sehingga diharapkan parpol memiliki kader-kader yang berintegritas. "Tentu saja melalui partai politik lahir pemimpin dari tingkat nasional kemudian pemimpin di tingkat wilayah atau daerah hingga ada perwakilan rakyat di DPR dan di MPR. Dari perwakilan partai politik ini juga lahir berbagai regulasi dan banyak kebijakan bagaimana menyejahterakan masyarakat untuk mencerdaskan masa depan bangsa," ujar Lili.
Untuk mencegah korupsi di sektor politik, lanjut Lili, KPK telah melakukan kajian-kajian tentang parpol dan pemilu sejak 2012. "Ada beberapa rekomendasi yang diberikan KPK mulai dari perbaikan sistem kemudian SIPP (Sistem Integritas Partai Politik) dan tentang bagaimana peningkatan bantuan dana dari pemerintah untuk partai politik dan melakukan langkah-langkah konkret untuk mengedukasi partai politik tentang apa itu korupsi dan bagaimana menjadi orang berperilaku antikorupsi," ujar Lili.
Oleh karena itu, kata dia, KPK mengharapkan Partai Golkar dapat mengimplementasikan dalam aksi nyata setelah mengikuti pembekalan antikorupsi tersebut. "Kemudian hasil ini, kami harapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai aksi yang nyata dalam gerakan antikorupsi, khususnya di lingkungan partai politik, jika hari ini bersama dengan Partai Golkar kami berharap hal demikian," ucap Lili.
Ikuti Whatsapp Channel Republika