REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh bersama dengan sejumlah massa buruh akan melakukan aksi di depan gedung DPR, Rabu (15/6/2022) hari ini. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi ini akan mengangkat lima isu. Kelima isu itu adalah menolak revisi UU PPP, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari, sahkan RUU PPRT, dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.
Said mengungkapkan beberapa alasan Partai Buruh menolak revisi UU PPP. Pertama, pembahasannya kejar tayang dan tidak terlihat pelibatan partisipasi publik secara luas.
"Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas 10 hari di Baleg. Padahal UU PPP adalah ibu dari Undang-Undang, di mana kelahiran semua Undang-Undang harus mengacu secara formil ke UU PPP," kata Said Iqbal dalam keterangam tertulisnya, Rabu (15/6/2022).
Sementara itu, terkait isu kedua, sejak awal Partai Buruh menolak UU Cipta Kerja dan secara tegas menolak omnibus law UU Cipta Kerja dibahas kembali. Alasannya yang pertama, UU Cipta Kerja secara formil sudah dinyatakan catat. Proses pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak melibatkan partisipasi publik.
Alasan kedua, buruh belum menerima materi dari revisi UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Ia mendesak pemerintah menyampaikan secara terbuka.
Ketiga, isi UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dinilai merugikan buruh. Seperti outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah.
"Sama seperti penolakan terhadap UU PPP, dalam menolak UU Cipta Kerja kami juga akan melakukan judicial review, baik formil maupun materiil," ucap Said Iqbal.
Buruh mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak didengar. Para buruh akan melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia jika pemerintah dan DPR memaksakan kehendak. Aksi di DPR dikatakan Said akan melibatkan hampir 10 ribu buruh. Aksi juga akan dilakukan serentak di kota-kota industri seperti Bandung, Makasar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika