REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Maraknya broadcast tentang undangan deklarasi Ikatan Alumni GP Ansor di Surabaya, Jumat (17/6/2022) mendatang, menuai respons dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Dengan tegas, GP Ansor menolak segala bentuk manuver politik dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa, namun sesungguhnya dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan politik jangka pendek semata.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP GP Ansor Abdul Rochman mengatakan, secara keorganisasian, GP Ansor yang merupakan organisasi pemuda di bawah Nahdlatul Ulama (NU) tidak mengenal adanya istilah Ikatan Alumni (IKA). Untuk itu, munculnya rencana deklarasi yang bakal digelar di Parkir Barat Museum NU Kota Surabaya tersebut di luar sepengetahuan dan garis organisasi GP Ansor. Adung, panggilan akrab Abdul Rochman, menandaskan, purna kaderisasi di GP Ansor adalah pengabdian kepada jam'iyyah NU, bangsa, dan negara.

“GP Ansor telah memiliki peraturan  maupun struktur organisasi yang jelas dan resmi. Dan, istilah ikatan alumni itu sama sekali tak dikenal di organisasi GP Ansor. Sehingga, penggunaan istilah dengan membawa-bawa nama GP Ansor jelas sangat tidak tepat,” ujar Adung.

Seperti diketahui, dalam broadcast tersebut, penggagas menyatakan munculnya deklarasi Ikatan Alumni GP Ansor dilatarbelakangi adanya sinyalemen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Negara saat ini dinilai sudah dikuasai kepentingan oligarki.

Terkait hal ini, Adung menyatakan, GP Ansor selama ini terus berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana terangkum dalam Pancasila. 

Dikatakan Adung, GP Ansor konsisten mengawal pencapaian tujuan negara seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di sisi lain, GP Ansor terus mendukung secara kritis upaya pemerintah mempercepat pencapaian tujuan pembangunan saat ini di tengah berbagai tantangan ekonomi politik dunia yang sedang bergejolak. 

“Caranya antara lain dengan keterlibatan langsung melalui kader-kader terbaiknya maupun dengan aktif memajukan berbagai sektor pembangunan lainnya,” kata Adung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika