Membongkar Jejak Ahmad Amsori dalam Deklarasi Eks FPI, HTI, dan Napiter Dukung Anies

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekelompok orang mengeklaim sebagai eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan narapidana terorisme (napiter) mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Uniknya, deklarasi yang sudah mendapatkan izin kepolisian itu bisa leluasa memasang bendera HTI di samping bendera merah putih yang berada di sisi panggung deklarasi. Kemudian, di tengah deklarasi muncul 'drama pertikaian' yang mempermasalahkan pemasangan bendera HTI hingga akhirnya dicopot dari tempat deklarasi.

Uniknya, mereka yang menghadiri acara 'Deklarasi Sang Presiden Kami Anies Baswedan' rata-rata memakai baju serba putih dan gamis, yang kerap dipakai pengurus Front Pembela Islam (FPI). Para deklarator juga memasang poster dengan wajah Anies mengacungkan jempol berukuran besar.

Baca juga : Polisi Tegaskan Demo FPI Reborn di Patung Kuda tak Berizin

Usut punya usut, ternyata otak di balik deklarasi dukungan eks FPI, HTI, dan napiter itu merupakan kader Nadhlatul Ulama (NU) bernama Ahmad Amsori. Hal itu dapat diketahui dari pelacakan undangan yang tersebar di grup Whatsapp. Amsori diketahui merupakan wakil ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) pada era Ketua Umum KH Said Aqil Siradj.

Profil dan kegiatan Amsori pun beredar banyak di media sosial (medsos). Bahkan, ada warganet khusus yang membongkar jejak Amsori yang dikenal sebagai pendukung berat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbagai foto dan video menunjukkan jika ia sangat aktif berkampanye untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Yang mengejutkan, Amsori juga pernah terlibat acara deklarasi ijtima ulama dan pemuda Islam yang mendukung Sandiaga Salahuddin Uno sebagai capres 2024. Deklarasi itu dilaksanakan di Hotel Santika, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Januari 2022.

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi menepis tudingan yang beredar di medsos. Menurut dia, Amsori memang masuk struktur kepengurusan PBNU, namun bukan pada era KH Yahya Cholil Staquf. Namun, sekarang dalam struktur organisasi PBNU yang baru nama Amsori sudah tidak tercatat lagi.

"Dia wakil ketua dulu, dan sekarang sudah tidak menjabat lagi," kata Ahmad ketika dihubungi awak media Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022).

Fahrurrozi menerangkan, Amsori kala tercatat sebagai pengurus di LPBH PBNU juga tidak terlalu aktif di organisasi. Dia pun menyebut, Amsori kini bukan lagi kader NU, lantaran sudah tidak dalam lingkup organisasi dalam berkegiatan sehari-hari. "Berarti (Amsori) bukan kader lagi," jelasnya.

Menurut Fahrurrozi, PBNU sama sekali tidak terlibat dengan aksi Amsori yang menggalang acara deklarasi dukungan kepada Gubernur Anies. Apalagi, dukungan itu diklaim berasal dari eks aktivis FPI, HTI, dan napiter. Anehnya, mantan napiter yang gerak-geriknya masih diawasi aparat malah terlibat dalam kancah perpolitikan.

Pun HTI yang selama ini menolak politik praktis tiba-tiba saja dua kali terlibat acara mendukung Anies. Pertama di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa (7/6/2022), kala mendukung Anies di tengah demo massa yang menamakan diri FPI Reborn. Kedua di Hotel Bidakara, yang malah secara terang-terangan mendukung Anies sebagai presiden 2024.

Fahrurrozi menegaskan, aktivitas Amsori jelas tidak ada kaitannya dengan PBNU. Dia menerangkan, PBNU tidak terlibat secara praktik dalam deklarasi mendukung capres tertentu. "Tidak mewakili organisasi NU," ucapnya.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan (Polrestro Jaksel) mendalami kasus berkibarnya bendera HTI saat acara deklarasi dukungan kepada Anies. Ratusan orang yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden menggelar deklarasi di Hotel Bidakara, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (8/6/2022). Kepala Polrestro Jaksel Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan, acara deklarasi itu sudah mendapatkan izin keramaian dari kepolisian.

HTI sendiri telah dibubarkan oleh pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. "Jadi kita sedang melakukan pendalaman, jadi begitu ada informasi seperti itu, kita kebetulan langsung di TKP itu kita amankan benderanya," ujar saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika