REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi Budiyanto menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta memperluas kawasan ganjil-genap menjadi 25 ruas jalan dari sebelumnya hanya 13 ruas mulai 6 Juni 2022. Ia pesimistis pelaksanaan kebijakan tersebut akan efektif mengurai kemacetan.
Pemprov DKI Jakarta berdalih pemberlakuan kebijakan itu karena setelah tidak diberlakukannya PPKM muncul kenaikan volume kendaraan 6,25 persen. Pemprov DKI Jakarta meyakini perluasan titik ganjil-genap mampu mengurai kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.
"Namun dari pengalaman secara empiris dengan adanya perluasan ganjil-genap, kemacetan akan beralih ke jalan-jalan alternatif. Apalagi kalau melihat kondisi bahwa pada umumnya jalan-jalan yang ada di Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk sudah mengalami overcapacity," kata Budiyanto di Jakarta, Ahad (5/6).
Budiyanto memandang pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap dalam jangka pendek hanya dapat mengurangi volume kendaraan dan meningkatkan kecepatan serta mengurangi waktu tempuh pada titik yang diberlakukan ganjil-genap. Namun, akan terjadi kemacetan, perlambatan pada jalan-jalan alternatif.
"Kemudian seiring dengan perjalanan waktu kendaraan akan bertambah terus dari satu sisi ,dan dari sisi lain penambahan panjang jalan sulit diwujudkan karena lahan di Jakarta terbatas dan harga tanah yang tinggi sehingga problema kemacetan akan selalu menghantui," ujar mantan Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya itu.
Oleh karena itu, Budiyanto memprediksi nasib perluasan kawasan ganjil-genap tak berlangsung lama. "Pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap diharapkan hanya dalam jangka pendek karena dalam jangka panjang tidak akan efektif," kata Budiyanto.
Sebagai solusi, Budiyanto menyarankan ada program pembatasan lalu lintas yang lebih efektif dengan pemberlakukan electronic road pricing (ERP), tarif parkir tinggi, pemberian fasilitas kredit kendaraan yang lebih selektif dan penataan angkutan umum dari aspek kuantitas dan kualitas. Sedangkan moda transportasi angkutan umum di Jakarta, menurut dia, relatif sudah cukup bagus.
"Hanya mungkin perlu penataan ulang yang berkaitan dengan layanan angkutan umum, antara lain sterilisasi jalur busway, head way yang tepat dan ketersediaan angkutan umum terintegrasi dengann angkutan umum lain," ujar Budiyanto.
Selain itu, Budiyanto mendukung tarif angkutan umum diturunkan untuk menarik peminat lewat subsidi pemerintah daerah. Sebab, ia mengamati peminat angkutan umum relatif masih rendah sekitar 24 persen.
"Perlu ada upaya-upaya yang maksimal dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan animo pengguna angkutan umum," ujar Budiyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
