Ahad 05 Jun 2022 15:38 WIB

Perangkat Desa se-Indonesia tak Tertarik Dukung Calon di Pilpres 2024

PPDI tidak ingin mengarahkan organisasi untuk kepentingan politik.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Agus raharjo
Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (6/12). Dalam unjuk rasa tersebut mereka mendesak agar pemerintah dapat memberikan penegasan terhadap pemberhentian perangkat desa non prosedural pasca Pilkades serentak, meminta penambahan tunjangan aparatur desa melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mendorong terbitnya Permendagri tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (6/12). Dalam unjuk rasa tersebut mereka mendesak agar pemerintah dapat memberikan penegasan terhadap pemberhentian perangkat desa non prosedural pasca Pilkades serentak, meminta penambahan tunjangan aparatur desa melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mendorong terbitnya Permendagri tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Foto: Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perangkat Daerah Indonesia (PPDI) tidak tertarik untuk mendukung calon pada Pilpres 2024. Mereka akan fokus untuk memajukan dan membangun desa di seluruh Indonesia.

"Tidak akan mencalonkan atau mendukung, kami lebih fokus kepada pembangunan desa dan kesejahteraan perangkat desa," ujar Ketua Umum PPDI Moh Tahril disela-sela acara pelantikan dan doa bersama untuk almarhum Emmeril Khan Mumtadz putra sulung Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Merdeka, Ahad (5/6/2022).

Baca Juga

Ia menuturkan tidak ingin mengarahkan organisasi untuk kepentingan politik. Namun pihaknya saat ini ingin memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa bersinergi dengan kepala desa.

"Kalau saya ada di mana-mana dan tidak kemana-mana, jadi bahasannya tidak ada menjual harga yang sekecil itu untuk kepentingan tahun politik. Jadi bahwa kami berada di mana-mana dan tidak ke mana-mana," katanya.

Lebih jauh ia menegaskan bersama seluruh pengurus PPDI se-Indonesia akan mengelola desa secara transparan. Selain itu pihaknya memiliki tanggung jawab untuk membangun desa.

"Insya Allah PPDI bersama kepala desa ke depan bisa berkolaborasi sehingga kalau pemerintah desa bersatu desa akan maju dan Indonesia bermutu semoga PPDI akan jadi zero to hero," katanya.

Saat ini yang tengah diperjuangkan perangkat desa yaitu dorongan agar pemerintah pusat meningkatkan kesejahteraan. Sehingga pihaknya bisa dengan optimal melayani masyarakat.

"Yang jelas, kami meminta kepada pemerintah tingkatkan kesejahteraan perangkat desa karena dengan demikian kami ini akan melayani masyarakat akan lebih optimal," katanya. Selain itu pihaknya juga menginginkan kejelasan status kepegawaian.

Juru Bicara Gerakan Nasional Indonesia Juara Nunung Sanusi mengatakan pihaknya terlibat bersama PPDI kaitan melaksanakan doa bersama untuk Emmeril Khan anak Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Aare Swiss. Selain itu pihaknya berkolaborasi untuk membangun desa.

"Ya kita ikut mendampingi dalam momen ini sebagai kekuatan moril tadi juga mengelar doa bersama doa akbar untuk menguatkan kang Emil di dalam menghadapi musibah atas A Eril. Ada kesamaan visi juga di dalam mengusung Indonesia juara itu salah satunya, dan juga kebersamaan spirit desa," katanya.

Ke depan ia mengatakan pihaknya berharap bisa terus bekerja sama dengan PPDI untuk mewujudkan Indonesia juara salah satu di dalamnya perangkat desa sejahtera. Dewan pakar PPDI Muhamad Ghazi Wahid berharap perangkat desa menjadi inovator dalam membangun desa. Terlebih para perangkat desa mayoritas adalah lulusan sarjana.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement