REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath Risalah, Febryan A, Dessy Suciati Saputri
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih diterapkan di Indonesia. Wiku menegaskan PPKM merupakan bentuk pengendalian Covid-19 yang dianjurkan World Health Organization (WHO).
“Untuk sementara waktu Indonesia masih akan tetap menerapkan PPKM. Pada prinsipnya, PPKM adalah bentuk pengendalian yang dianjurkan WHO dengan beberapa penyesuaian untuk menentukan pembukaan aktivitas masyarakat sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan secara riil,” kata Wiku dalam konferensi pers secara daring, Kamis (2/6/2022).
Wiku menyatakan, saat ini Indonesia masih terus memantau kasus Covid-19. Meskipun, secara fakta terhitung empat pekan setelah Lebaran, kasus Covid-19 terus terkendali, bahkan level PPKM di kabupaten/kota di Indonesia terus membaik.
“Pemerintah Indonesia menyatakan tetap melakukan pengendalian sebelum status pandemi benar-benar dinyatakan berakhir oleh badan yang berwenang yaitu WHO,” ujar Wiku.
Menurut Wiku, Indonesia menjadi negara dengan persentase kasus aktif terendah di Asia Tenggara dan Australia, yakni sebesar 0,05 persen. Di sejumlah negara lainnya seperti di Vietnam, kasus aktifnya masih tinggi yakni sebesar 11,44 persen.
Sedangkan di Singapura kasus aktifnya masih tinggi yakni sebesar 6,01 persen dan di Filipina, kasus aktifnya rendah namun masih lebih tinggi dari Indonesia, yakni 0,07 persen.
“Jika dilihat dari persentase kasus aktif per total kumulatif kasus positif dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara dan Australia, saat ini Indonesia merupakan yang terendah yaitu 0,05 persen,” kata Wiku.
Kondisi ini, kata Wiku, patut diapresiasi mengingat Indonesia mampu bersaing dengan karakteristik negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, dan karakter masyarakat yang berbeda-beda, serta adanya berbagai keterbatasan dalam sumber daya dalam penanganan pandemi.
“Kita tetap mampu memanfaatkan dan menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk terus berkontribusi dalam menekan Covid-19,” jelas dia.
Sayangnya, cakupan vaksinasi di Indonesia baru mencapai 62 persen. Angka ini bahkan lebih rendah dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara.
"Cakupan vaksin dosis dua yang tinggi terdapat di Singapura yaitu 91 persen, Australia 84 persen, Malaysia 83 persen, Vietnam 80 persen dan Thailand 75 persen hanya Filipina yang cakupannya di bawah Indonesia yaitu 34 persen," ungkap Wiku.
Wiku melanjutkan, saat ini, masih ada enam provinsi dengan cakupan di bawah angka nasional. Provinsi tersebut adalah Sulawesi tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua barat dan Papua.
Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan kepada para kelompok rentan, termasuk lansia. Karena, meskipun kasus Covid- 19 sudah mereda, namun ancaman terhadap kelompok rentan masih tetap ada dan paling signifikan dampaknya.
Hingga kini masih ada tiga provinsi di pulau Jawa yang cakupan vaksinasi dosis kedua untuk lansia masih relatif rendah. Tiga provinsi itu yaitu Banten dengan cakupan vaksinasi dosis untuk lansia sebesar 68,9 persen, Jawa tengah 67,4 persen dan Jawa timur 64,1 persen.
"Saya mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat dan pemerintah untuk tidak lengah dan tetap siaga selama pandemi belum dicabut statusnya oleh global," tegas Wiku.