REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - PT Pos Indonesia (Persero) mengulang sukses dalam penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Terakhir, Pos Indonesia menunaikan target penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan torehan 97 persen dalam dua minggu. Setelah target penyaluran BLT selesai, Pos Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu merampungkan perekaman data lokasi dan berikut rumah penerima bantuan.
"Setelah kita menyalurkan bansos, Kementerian Sosial memberikan tantangan untuk melengkapi data bansos berupa foto rumah dan geotagging. Hal ini diperlukan oleh Kemensos untuk verifikasi dan pembaruan validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Ketua Satgas Bansos Pos Indonesia, Hendrasari dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (14/5/2022).
Untuk mengakselerasi proses perekaman data tersebut, Pos Indonesia mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pertama, Pos Indonesia melakukan percepatan untuk penyaluran bansos dengan tiga metode, yakni dibayarkan di Kantor Pos, melalui komunitas, dan diantarkan ke rumah KPM.
"Kedua, barulah dilakukan geotagging dan foto rumah KPM. Jika bansos diantarkan langsung oleh petugas ke rumah KPM, maka berbarengan dilakukan geotagging dan foto rumah. Namun jika bansos diambil di Kantor Pos atau komunitas, proses geotagging dan foto rumah KPM dilakukan menyusul," ucap Hendrasari.
Tak hanya itu, untuk mempercepat proses perekaman data, Pos Indonesia bermitra dengan pemda setempat, karang taruna, pekerja sosial, hingga mahasiswa. Setiap kelurahan disiapkan satu tim (terdiri dari satu hingga empat orang) untuk melakukan geotagging dan memotret rumah KPM.
Dalam prosesnya di lapangan, petugas Pos melakukan perekaman data secara manual. Petugas Pos mendatangi satu per satu rumah KPM sesuai lokasi yang tercatat di sistem data. Setelah dilakukan geotagging, data akan masuk secara otomatis dan tercatat di dasbor Pos Indonesia.
Berbagai kendala tentu ditemui petugas saat memotret rumah KPM dan melakukan geotagging. Di antaranya kendala sinyal dan jarak rumah yang jauh.
"Banyak daerah yang masih terjadi blank spot. Hal ini kita siasati dengan perekaman foto manual, geotagging dikirimkan setelah mendapatkan sinyal. Ada juga KPM yang rumahnya sangat jauh, tidak ada nomor rumah. Bahkan, di beberapa daerah kita harus menggunakan transportasi yang tidak rutin. Ada petugas yang baru bisa pulang seminggu kemudian, karena kalau bolak-balik biayanya mahal," terangnya.
"Saat ini 60 persen data sudah berhasil kita rekam foto dan geotagging. Harapannya, Mei tuntas atau maksimal Juni, khususnya di daerah selain 3T (terpencil, tertinggal, terdepan)," kata Hendrasari.
Lebih lanjut Hendrasari menyebutkan, jumlah penerima bansos yang banyak, target penyelesaian penyaluran yang cepat, dan karena bansos adalah uang negara, maka akuntabilitasnya harus cepat.
"Kami PT Pos Indonesia berusaha memenuhi tiga kondisi itu. Jumlah yang banyak bisa disalurkan dalam waktu yang cepat, dan bisa diakses oleh semua stakeholder," katanya.
Semua data yang telah dikumpulkan petugas Pos di lapangan dapat diakses melalui dashboard Pos Indonesia. Dashboard bisa diakses oleh semua pihak secara realtime.
Sebelum data ditampilkan di dashboard, semua transaksi yang dilakukan di lokasi baik di rumah KPM, komunitas, maupun Kantor Pos semua berbasis digital menggunakan aplikasi yang tersambung ke server Pos Indonesia.
"Kemudian, kita olah datanya untuk ditampilkan di dashboard. Nanti bisa terlihat hingga tingkat kelurahan mengenai penyaluran bansos apakah sudah maksimal atau belum. Beberapa user tertentu kita beri akses untuk melihat foto wajah penerima bansos, serta geotagging dan foto rumah. Ini nilai tambah yang diberikan oleh PT Pos dalam menyalurkan dana bansos," pungkas Hendrasari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika