Instruksi Jokowi ke Kabinetnya Dinilai Sindiran untuk Luhut

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kepada menterinya agar fokus bekerja di bidangnya masing-masing menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, instruksi tersebut sekaligus sindiran terhadap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga

"(Instruksi Jokowi) Sindiran terhadap luhut yang selama ini ngomentarin sesuatu yang bukan bidangnya. Bahkan menjadi pengamat semua kementerian," kata Pangi kepada Republika, Selasa (10/5/2022).

Pangi mengatakan, idealnya menteri yang boleh berkomentar soal pemilu adalah kementerian terkait yang relevan seperti Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Dalam Negari (Kemendagri). Menurutnya sikap Luhut yang berbicara tidak sesuai bidangnya justru merusak tatanan sistem zaken kabinet.

"Kabinet yang sebetulnya ahli tapi seperti seolah rasa-rasanya Luhut ini ahli semua kementerian, semua bidang dikuasainya. Mestinya idealnya begitu, menteri yang ngomong adalah yang relevan dengan bidang kepemiluan. Jangan semua menteri ngomong yang aneh-aneh ngawur itu," ujarnya.

"Kembali ke khittah awal itu the right man on the right place, tepatkan orang sesuai dengan keahliannya, zaken kabinet kabinet ahli, bukan kabinet ahli semua hal," imbuhnya.

Berbicara terpisah, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengatakan, para menteri di Kabinet Indonesia Maju harus mengikuti instruksi dari Presiden Jokowi. Termasuk untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Menteri-menteri sebagai pembantu presiden harus mendisiplinkan diri untuk berfokus pada bidang tugasnya masing-masing. Jangan lompat pagar mengurusi segala hal yang bukan bidang tugasnya," ujar Masinton saat dihubungi, Rabu (11/5/2022).

Masinton menjelaskan, tata negara Indonesia menganut sistem presidensial, di mana rakyat memberikan mandat dan legitimasi langsung kepada presiden. Adapun, presiden dan wakil presiden dipilih langsung lewat pemilu.

"Pesan Presiden Jokowi sangat jelas kepada menteri-menterinya agar berfokus pada pelaksanaan tugas membantu presiden. Khususnya pada agenda-agenda prioritas dan strategis negara, yaitu mensukseskan seluruh tahapan pelaksanaan agenda Pemilu 2024," ujar Masinton.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya baik menteri dan kepala lembaga agar fokus bekerja menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 yang mulai pada pertengahan tahun ini. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memberikan pengantar di Sidang Kabinet Paripurna.