REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2000-2002 Letjen (Purn) Kiki Syahnakri berharap, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebagai ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (TKTPPK) agar segera menggerakkan timnya untuk membangun kesejahteraan Papua.
"Yang saya telusuri, Wapres Ma'ruf Amin belum membuat pengorganisasian selanjutnya. Wapres perlu segera menginstruksikan Ketua Harian TKTPPK, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mulai melaksanakan tugas tim semaksimal mungkin," kata Kiki dalam webinar Moya Institute bertajuk 'Teror Menyergap Papua' di Jakarta, Jumat (22/4), sebagaimana keterangan tertulis.
Menurut Kiki, berbagai persoalan di Papua memang harus dituntaskan melalui peningkatan kesejahteraan bagi warga Papua, seperti yang diamanatkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua.
Baca: Sentil Kiki Syahnakri, Fadli Zon Ingatkan TNI Sejarah Pembantaian PKI 1965 Bisa Diubah
Keppres dan inpres itu, kata Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua. Dengan begitu, tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) Papua yang terus bergerilya melawan pemerintah bisa dihentikan. Pasalnya, mereka bakal kehilangan dukungan rakyat.
"Ini yang disebut sebagai operasi antigerilya dengan cara konstruktif untuk memenangkan hati rakyat guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," ujar eks ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) tersebut.
Oleh karena itu, Kiki menekankan, langkah pengimplementasian keppres dan inpres perlu segera dilaksanakan oleh TKTPPK. Selanjutnya, ia mengingatkan, tugas memimpin pelaksanaan keppres dan inpres tersebut tidak bisa dilakukan oleh ketua tim saja.
Baca: Fadli Zon Bela Brigjen Junior yang Ditahan karena Lawan PT Sentul City
Kiki menyebutkan, ketua harianlah yang seharusnya menjalankan tugas percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua secara fokus agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk mengoptimalkan peran ketua harian dalam mencapai target pembangunan kesejahteraan itu, Kiki memandang perlu penunjukan staf ahli, staf khusus, dan staf organik.
"Ketua harian juga harus dilengkapi oleh staf ahli, staf khusus, dan staf organik untuk efektivitas pencapaian target," kata Kiki.
Aktivis mahasiswa Papua Charles Kossay meminta pemerintah pusat agar tidak hanya melakukan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dengan menggunakan hati untuk merebut simpati orang Papua. Dia menyatakan, dana otonomi khusus dan dana lain yang banyak dialirkan oleh pemerintah untuk Papua belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara signifikan karena dikorupsi oleh elite politik setempat.
Oleh karena itu, kata Charles, aparat penegak hukum, seperti KPK perlu menangkap para pejabat Papua yang terlibat korupsi dan menyengsarakan rakyat.
Baca: Tak Maju Lagi, Ketua Komnas HAM Singgung Kasus Kekerasan Aparat dan Isu Papua
Ikuti Whatsapp Channel Republika