Senin 18 Apr 2022 21:49 WIB

Densus Sebut NII Sumbar Ingin Lengserkan Jokowi, Fadli Zon: Tuduhan Mengada-ada

Fadli Zon sarankan Densus tangani separatis di Papua.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon.
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai pernyataan Densus 88 Antiterorisme yang menyebut Negara Islam Indonesia (NII) masif di Sumatera Barat (Sumbar) adalah tuduhan serius. Politikus dari Partai Gerindra itu, meminta agar satuan antiteror Polri itu, tak membuat situasi menjadi saling curiga di masyarakat atas tuduhan tersebut.

Apalagi, kata Fadli, dengan pernyataan Densus 88 yang menyebut NII Sumbar berencana menggulingkan pemerintahan resmi sebelum 2024. “Tuduhan Densus itu mengada-ngada, dan membuat kita jadi saling curiga satu dengan yang lainnya,” kata Fadli saat dihubungi, dari Jakarta, pada Senin (18/5).

Baca Juga

Fadli Zon menilai ungkapan Densus 88 itu, seperti menuding masyarakat di Sumbar berpotensi menjadi musuh negara, dengan merencanakan, makar, atau penggulingan pemerintahan yang sah. “Jelas itu sangat menyudutkan orang-orang Minang,” ujar Fadli yang juga mantan Ketua Ikatan Keluarga Minang itu.

Fadli mengingatkan Densus 88, dan masyarakat yang lupa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fadli menekankan orang-orang Minang, dari Sumbar, ikut berjuang dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Bahkan kata dia, tiga dari empat para bidan kemerdekaan Indonesia, berasal dari Ranah Minang.

Mereka, kata Fadli, adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, bersama Tan Malaka yang menjadi pelengkap Soekarno. “Yang benar saja NII di Sumbar akan memberentak pemerintahan yang sah,” ujar Fadli.

Fadli menegaskan, agar Densus 88 tak mengumbar pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat menjadi gaduh, dan memasang sikap siaga karena prilaku saling curiga. Ketimbang Densus 88 menuding-nuding masyarakat di Sumbar terpapar terorisme NII, dan berencana untuk menggulingkan pemerintah, lebih baik, saran Fadli, satuan antiteror Polri tersebut mengkaji, dan melakukan aksi nyata dalam pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

KKB, kata Fadli, resmi dilabeli pemerintah sebagai Kelompok Separatis Terorisme (KST) yang jelas-jelas menyatakan diri akan memberontak, dan memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan, dikatakan Fadli, KST Papua, terang-terangan menantang, dan melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, petugas Polri, maupun militer.

“Densus lebih baik fokus pada penanganan di Papua, karena ada OPM (Organisasi Papua Merdeka) di sana yang jelas-jelas memberontak dengan senjata, membunuh warga sipil, membunuh militer kita, di sana. Mengapa Densus 88 tidak pernah, dan membiarkan kelompok terorisme di Papua ini,” kata Fadli.

Pernyataan Fadli Zon tersebut, menanggapi pernyataan Densus 88 tentang keberadaan masif anggota NII di Sumbar. Kepala Bagian Operasioanl (Kabag Ops) Densus 88, Kombes Aswin Siregar mengatakan, tercatat ada 1.125 orang anggota NII di Sumbar yang tersebar di berbagai wilayah.

Ungkapan Densus 88 tersebut, berdasarkan hasil dari penyidikan terhadap 16 anggota NII yang ditangkap pekan lalu. Kata Aswin, para anggota NII tersebut, berencana untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sebelum 2024, lewat aksi-aksi terorisme.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement